Peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 harus jadi momentum untuk merefleksikan hakekat terciptanya Dasa Sila Bandung sebagai bentuk dukungan moral terhadap negara-negara yang masih mengalami kolonialisme.
Dalam konteks itu, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mendorong negara-negara peserta memprakarsai lahirnya resolusi baru terkait isu-isu permasalahan yang saat ini dihadapi oleh negara dan rakyat di Asia-Afrika.
"Ini penting mengingat jumlah penduduk di negara-negara di benua Asia dan Afrika menempati 70% populasi dunia namun secara ekonomi masih mengalami ketimpangan akibat ketidakadilan, kemiskinan dan dukungan infrastruktur kegiatan ekonomi," demikian tertulis dalam keterangan resmi PB PMII yang diterima redaksi, Rabu (22/4).
Setidaknya ada sembilan poin resolusi baru yang harus disepakati bersama peserta KAA.
Dalam keterangan tertulis atas nama Ketua Bidang Advokasi Kebijakan Publik PB PMII, Bambang Tri Anggono dan Sekretaris Athika Hidayatul, kesembilan resolusi baru tersebut yakni, menciptakan sistem ekonomi dan perdagangan yang berkeadilan dengan membentuk bank pembangunan Asia-Afrika untuk menopang pendanaan pembangunan ekonomi negara-negara di Asia dan Afrika; mendorong terciptanya pembangunan lumbung pangan dunia di negara Asia Afrika untuk mengatasi krisis pangan dunia; mendukung kemerdekaan negara Palestina dari penjajahan Israel ke sidang Dewan Keamanan PBB.
Kemudian, mendorong tatakelola energi dan laju emisi gas karbon global di negara Asia-Afrika yang lebih pada penggunaan energy ramah lingkungan sebagai bentuk penyeimbangan lingkungan; mendorong terciptanya keamanan global di negara Asia-Afrika dengan membentuk badan mediasi penyelesian konflik antar negara dan internal negara dengan prinsip saling menghormati dan tidak ikut mencampuri urusan dalam negeri negara lain; kemudian mendorong penghentian bentuk-bentuk radikalisme agama yang menciptakan gerakan terorisme.
Tiga poin resolusi lainnya yakni, memaksimalkan hubungan antar negara dengan saling menghormati hukum-hukum yang berlaku secara internasional; membina dan mendorong pertukaran pemuda dan pelajar Asia-Afrika dalam hal pendidikan dan kebudayaan, dan terakhir, mendorong terbentuknya pemberantasan kejahatan transnasional dalam hal korupsi, narkoba dan human trafficking.
"Karena itulah kami mendorong pemerintah Indonesia memprakarsai dan mengajak negara-negara di Asia-Afrika melahirkan resolusi baru tersebut," tukas Bambang.
[dem]
