Berita

ilustrasi/net

Perombakan Kabinet Mampu Tingkatkan Popularitas Jokowi

RABU, 22 APRIL 2015 | 14:44 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla menyeruak dan menjadi perbincangan publik dalam beberapa minggu terakhir. Wacana ini mengemuka seiring dengan kinerja dari sejumlah menteri yang dianggap belum cukup memuaskan.

Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) Dimas Oky Nugroho mengatakan bahwa isu reshuffle tersebut perlu disambut oleh Jokowi. Selain sebagai langkah evaluasi Kabinet Kerja, juga bertujuan untuk mengonsolidasikan pemerintahannya sehingga lebih fokus dalam menjalankan agenda pembangunan.
 
"Dengan dilakukan reshuffle, nantinya diharapkan program-program pelayanan masyarakat yang menjadi kinerja kementerian dapat berjalan lebih baik. Namun perlu menjadi perhatian bagi presiden bahwa perombakan kabinet ini nantinya jangan hanya aspek kapasitas dan integritas yang menjadi pertimbangan, tapi juga aspek profesionalitas dan loyalitas menjadi sangat penting," kata doktor alumni UNSW Sydney ini dalam keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL (Rabu, 22/4).


Menurut Dimas, dari menteri yang ada sekarang terdapat sejumlah kategori untuk dirombak. Pertama, menteri yang terjebak pada tarik-menarik pertarungan politik internal di pemerintahan Jokowi-JK. Kedua, menteri yang safety player, hanya menunggu momentum pencitraan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Termasuk di dalamnya sejumlah pembantu presiden yang bersiap-siap untuk kontes dalam pilpres 2019 nanti. Ketiga, menteri yang tidak punya kapasitas atau tidak tahu apa yang harus dikerjakan.

Dimas menyoroti secara garis besar tidak jelasnya koordinasi pada tingkat kepemimpinan. Jikapun ada koordinasi maka kerap harus terjebak pada stagnasi akibat masih adanya pertarungan pengaruh pada lingkaran istana.

"Para pembantu presiden harus lebih fokus pada usahanya untuk membantu kelancaran dan kesuksesan pemerintahan Jokowi. Tidak terlibat dalam aksi-aksi politik murahan dan berani pasang badan untuk kepemimpinan Presiden Jokowi," ujarnya.
 
Dimas menambahkan, kebijakan melakukan reshuffle memang sepenuhnya ada di tangan Jokowi, namun isu ini perlu ditanggapi serius oleh Presiden karena wacana ini sudah menjadi masukan dari masyarakat yang merasakan ketidakpuasan terhadap kinerja Kabinet Kerja.

Menurutnya, perombakan kabinet nantinya akan membawa pengaruh positif peningkatan popularitas Presiden Jokowi jika yang dipilih nantinya betul-betul sosok yang profesional, berkapasitas dan berintegritas. Untuk hal ini maka Dimas mengharapkan presiden dapat bertindak indepent dan tidak di bawah pengaruh atau tekanan politik siapapun.

"Karena bagaimanapun, Jokowi adalah presiden rakyat Indonesia, didukung oleh rakyat dan dilindungi oleh Tuhan. Tidak usah tunduk pada tekanan politik manapun," tandasnya. [ysa]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya