Wajar Bila Rakyat Pertanyakan Kemampuan Tim Ekonomi Jokowi-JK

. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, terutama di bidang ekonomi, masih rendah. Hal ini bisa dipahami karena memang program-program pemerintah yang secara cepat dirasakan rakyat atau quick win masih belum menyentuh masyarakat luas secara signifikan.

Demikian disampaikan ekonom dari IPMI International Business School, Jimmy M Rifai Gani, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 22/4).

Jimmy menilai persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah berasal dari strategi implementasi kebijakan publik jangka pendek yang terkesan tidak sepenuhnya pro rakyat, sebagaimana yang digambarkan saat kampanye lalu. Sehingga, saat ini publik masih kurang puas dan mempertanyakan profesionalitas dan kapabilitas dari Tim Ekonomi Kabinet Kerja.
 

 
"Banyak program kerakyatan pemerintah yang masih dalam tahap awal, baik itu dalam hal perencanaan maupun implementasinya. Ditambah lagi, strategi kebijakan publik jangka pendeknya masih lemah seperti subsidi BBM atau paket kebijakan ekonomi pemerintah," ujar Jimmy.

Direktur Eksekutif dan CEO IPMI itu mengakui, pemilihan tim ekonomi pemerintah merupakan hak prerogatif Presiden RI. Namun, jika kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah kerap tidak didukung masyarakat, maka dampaknya akan menggerus efektivitas dan stabilitas pemerintah.
 
"Kebijakan short term yang benar-benar dirasakan masyarakat, seperti pengalihan subsidi untuk rakyat miskin, harus segera diimplementasikan. Jangan sampai pemerintah kehilangan muka serta kepercayaan rakyat. Dampaknya bakal sulit mendapatkan legitimasi publik," jelasnya. [ysa]