Inilah Dasar Mengapa Larangan Keluarga Sedarah Ikut Pilkada Digugat ke MK

. Dalam pasal 7 UU Pilkada yang baru disebutkan bahwa calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota beserta calon wakil masing-masing tak boleh punya konflik kepentingan dengan petahanan.

Pasal yang juga melarang keluarga sedarah untuk ikut mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan bertentangan dengan UUD yang memberi hak kepada setiap warga negara untuk dipilih dan memilih.
 
Karena itulah, Zia dan Patners Law Firm melakukan judicial review pasal 7 UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut pengacaranya, Andi Syafirani, pasal 7 tersebut inkonstitusional. Pasal tersebut juga menciptakan ketidakpastian hukum karena redaksi pasal dengan batang tubuhnya berbeda.

"Ini juga bertentangan dengan ketentuan UU 12/2011 menegnai pembentukan perundang-undangan," kata Andi beberapa saat lalu (Rabu, 22/4), sambil menjelaskan bahwa harini akan ada sidang lanjutan di MK dengan sesi mendengarkan jawaban dari pemerintah dan DPR.
 
Andi menilai, pasal ini juga melanggar hak asasi manusia. Andi menyarankan, jangan sampai UU ini membatasi dan melanggar HAM karena hanya hubungan darah dengan petahana, dan jangan sampai ini mengkebiri atau memangkas hak orang untuk dipilih.

"Ini tidak ada di negara manapun yang menerapkan model seperti Indonesia, jangan sampai Indonesia dicap sebagai negara aneh," tandasnya.

Pengamat pemilu Jeirry Sumampow mengatakan bahwa pengaturan mengenai hal itu tidak seharusnya melalui UU, namun bisa diatur diproses rekrutmen di internal partai atau cukup di peraturan KPU.

"Jadi UU kita tidak membatasi hak sesorang dalam pemilihan umum. Perlu diakui peroses pemilu kita memang memungkinkan hubungan keluarga untuk maju, dan peluangnyapun sangat besar untuk terpilih," tandas Jeirry yang juga Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Teppi). [ysa]