Rita Widyasari: Perempuan Saat Ini, Sesungguhnya Sudah Sejajar dengan Laki-laki

Eksistensi perempuan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjuangan Raden Ajeng (RA) Kartini. Dia berjuang keras mengangkat harkat dan memaju­kan kaum perempuan Indonesia dari keterbelakangan dengan pendidikan. Sejarah mencatat perjuangan Ibu Kartini tidak sia-sia. Kaum perempuan tidak lagi sebagai anggota masyarakat kelas dua, namun sudah sejajar dengan kaum pria, baik dari segi kemampuan dan intelektu­alitasnya.

Bahkan banyak pula kaum perempuan Indonesia menore­hkan prestasi di berbagai bi­dang sehingga mengharumkan bangsa dan negara Indonesia. Tidak sedikit sekarang ini, kaum perempuan menduduki jabatan-jabatan publik, mulai presiden, menteri, gubernur sampai bupati dan walikota.

Tiap 21 April diperingati buah perjuangan RA Kartini. Apa makna Hari Kartini kali ini bagi Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari:

Bagaimana Anda melihat peranan perempuan Indonesia saat ini?
Ibu Kartini dan perempuan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari eksistensi sebuah negara. Mereka bagian dari tiang neg­ara. Kalau perempuan diber­lakuan dengan baik maka baik pula negara tersebut. Sekarang banyak profesi terbuka bagi perempuan berkarya ke se­gala bidang, mulai pengusaha, guru, polisi, anggota militer, atlit. Data Badan Kepegawaian Negara (BKN), menyebutkan, jumlah PNS perempuan trennya meningkat. Pada 2003, jum­lah PNS perempuan sebanyak 1.475.720 orang, kemudian tahun 2013 menjadi 2.102.197 orang. Kondisi ini mendorong perubahan komposisi laki-laki dan perempuan dalam struktur Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada 2003 perbandingan antara PNS laki-laki dan perempuan adalah 59:41. Sedangkan tahun 2013 jumlahnya hampir sejajar yakni 52:48.

Bahkan jabatan presiden seka­lipun pernah dijabat perempuan. Perempuan jadi presiden sesung­guhnya fenomena luar biasa dalam dinamika perpolitikan di tanah air. Sebab setelah sekian dekade, selama ini presiden didominasi kaum pria. Akhirnya sejarah mencatat kalau Megawati Soekarnoputri adalah presiden perempuan pertama di republik ini. Jika dipikir dalam hal jabatan publik, kita lebih progresif, bahkan dibandingkan Amerika Serikat sekalipun yang belum pernah ada presiden perempuan.

Sekarang, partisipasi kaum perempuan di bidang politik pun terbilang baik. Mereka maju ke arena pertarungan Pilkada melawan kaum pria. Hasilnya, cukup menggembirakan. Kaum perempuan banyak yang meme­nangkan pertarungan dan meng­hantarkan mereka ke jabatan strategis di pemerintahan daerah seperti menjadi menjadi Bupati, walikota dan juga menjadi ang­gota legislatif seperti DPR dan DPRD.

Jadi menurut Anda peranan kaum perempuan kita sudah sangat maju?
Dalam soal politik, terutama kesempatan dirasakan begitu. Apalagi, yang penting sekarang sudah ada perhatian yang sangat besar terhadap keterwakilan kaum perempuan, terutama di DPR dan DPRD meskipun be­lum memenuhi kuota 30 persen. Ini semua jadi cikal bakal me­warnai keputusan-keputusan strategis yang berpihak pada kepentingan perempuan di masyarakat kita.

Tidak ada lagi dirasakan diskriminasi?
Kaum perempuan saat ini, sesungguhnya sudah bisa disetarakan dan sejajarkan dengan kaum pria. Realitas itu menun­jukkan dalam kondisi kekinian tidak ada bias gender. Karena itu tadi hampir semua lini profesi strategis sudah dirambah kaum perempuan,termasuk di bidang kemiliteran, pengacara dan lain-lain. Ini sangat mengem­birakan. Apalagi, kita sudah memiliki hari nasional atau hari besar kaum perempuan, seperti hari Kartini dan Hari Perempuan Internasional.

Jadi itu sudah dirasakan cu­kup bagi kaum perempuan?
Pemerintah telah membuka pintu selebar-lebarnya bagi kaum perempuan untuk berkarya di berbagai bidang. Namun tentunya bagi kaum perempuan untuk bisa berkarya di berbagai bidang, tidak semudah mem­balikkan tangan. Sepenuhnya sangat bergantung keseriusan mereka untuk menggarap po­tensi diri.

Kesempatan sudah terbuka, tinggal bagaimana kaum perem­puan sendiri bisa mewujudkan­nya agar dapat menaikkan harkatnya sebagai modal me­nafkahi dirinya sendiri atau pun keluarganya bagi yang sudah menikah.

Kalau di daerah bagaimana perkembangan perempuan?
Tentu saja, meski banyak kaum perempuan sukses meniti karir, tapi kodrat mereka tetap

 sebagai perempuan. Kalau bi­cara secara general, tidak bisa dibedakan antara perempuan kota dan daerah. Kaum perem­puan tetap melewati fase yang tidak bisa dihindari yakni mela­hirkan, menyusui, menjaga dan membesarkan anak. Belum lagi terkait adat istiadat.

Memang, sekalipun kaum perempuan sebagai salah faktor penting pembangunan ternyata banyak yang nasibnya tak beruntung. Mereka terbelenggu kemiskinan dan berpendidikan rendah pula. Untuk memper­tahankan hidup, terpaksa harus bekerja keras.

Alhasil, banyak perempuan memilih menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Nah, yang lebih spesifik, kalau di daerah seperti di Kabupaten kami, kita genjot masalah pendidikan mini­mal mereka harus lulus SMA. Pendidikan gratis. Bahkan, kalau perlu lebih tinggi lagi. Dengan miliki landasan pendidikan yang baik, mereka lebih bisa berkreativitas dan memiliki wawasan luas dalam menatap masa depannya.

Jadi penekanannya pada pendidikan?
Anda lihat saja, tidak semua TKI yang bekerja di luar negeri sukses mengumpulkan pundi-pundi uang untuk keluarga di kampung halaman. Banyak TKI tidak beruntung. Disini saya sedih.

Mereka selama bekerja di luar negeri justru mendapat per­lakuan tak manusiawi. Mereka disiksa, keringatnya diperas. Bahkan tak jarang TKI men­jadi korban nafsu buas majikan. Mereka melawan sehingga pada akhirnya sejumlah TKI tersang­kut persoalan hukum. Saya tidak sepakat kalau dikatakan pemerintah tak peduli nasib para TKI.

Pemerintah, sudah menun­jukkan kepedulian memberi advokasi hukum. Tapi, masalah­nya bukan disitu. Kalau kita bisa meningkatkan pendidikan kaum perempuan, harkat dan derajatnya pun akan meningkat. Mereka mungkin akan berpikir panjang menjadi TKI bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Karena, ada pekerjaan lain yang bisa dikerjakan.

Karena itu, soal wajib bela­jar 12 tahun kita terapkan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita harapkan semua perempuan di Kutai Kartanegara mini­mal lulus SMA, bahkan harus terus belajar setinggi-tingginya. Selain itu, di Kabupaten Kukar kita bertekad bisa membantu mereka.

Seperti janji saya waktu Pilkada ribuan kaum perempuan di Kukar kita berikan kredit tan­pa bunga dan jaminan, terutama kepada kaum perempuan dalam satu kelompok usaha bersama. Mereka pun bisa mandiri secara ekonomi dan sukses, mereka bisa menumbuhkan semangat pantang menyerah.

Sekarang sudah banyak wakil rakyat perempuan di DPR maupun DPRD, ba­gaimana Anda melihatnya?
Iya, saya berharap agar kaum perempuan yang menjadi ang­gota DPR harus konsisten dengan janji-janjinya dalam mensejahterakan rakyat, ter­masuk kepada kaum perempuan. Tak itu saja, kaum perempuan juga harus dilindungi dari segala bentuk tindak kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga maupun di lingkungan bek­erja dan Trafficking. Semua itu perlu dipertegas dalam bentuk regulasi.

Kaum perempuan harus duduk bersama. Kan banyak nih organ­isasi perempuan. Mereka perlu membahasnya secara bersama-sama, terutama kasus penyik­saan TKI oleh majikanya di luar negeri. Dalam konteks kasus itu kan debatable.

Bisa saja majikan menyiksa TKI yang bekerja di rumah­nya karena malas dan tidak melaksanakan aturan di rumah majikan.

Banyak TKI perempuan masih menjadi korban?
Makanya, untuk meminimali­sir peristiwa tersebut seharus TKI yang akan bekerja di luar negeri harus dibekali edukasi dan ketrampilan. Minimal diberi pemahaman soal aturan bekerja di negara orang. Jadi harus ada perlindungan total negara kepada mereka dalam bentuk regulasi.

Tidak ada yang bisa melind­ungi mereka selain regulasi. Sejauh ini pemerintah belum secara total membantu TKI yang menghadapi masalah hukum di negera tempatnya bekerja, terutama yang akan dihukum mati.

Padahal, TKI tersebut adalah warga Indonesia dan sepatutnya pemerintah Indonesia, secara sungguh-sungguh membantu. Kalau pemerintah tidak bisa membantu TKI secara total, ter­utama kaum perempuan yang bekerja di luar negeri, lebih baik pengiriman TKI dihentikan saja.Mereka seharusnya bisa diberdayakan pemerintah di ne­gerinya sendiri.

Tanpa harus membanting tulang di negeri orang sebagai TKI. Yang bernasib bagus dan memiliki kemampuan, mereka beruntung. Bagaimana TKI yang tidak beruntung dan disiksa oleh majikannya. Jadi harus ada regu­lasi yang jelas dalam mengirim TKI bekerja di luar negeri, dan TKI yang dikirim juga bukan abal-abal tapi memiliki keahlian dan berpendidikan. ***