Berita

Ferry Juliantono/net

Wawancara

WAWANCARA

Ferry Juliantono: Politik Pencitraan Membuat Rakyat Semakin Muak Terhadap Pemerintah

SENIN, 20 APRIL 2015 | 09:35 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Ada yang menarik ketika diumumkan Pengurus Baru DPP Partai Gerindra saat pelantikan di kantor Partai Gerindra beberapa waktu lalu.
 
Aktivis demokrasi Ferry Juliantono masuk dalam jajaran pimpinan partai yang dikomando Prabowo Subianto itu. Tak tanggung-tanggung, bekas aktivis mahasiswa itu menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Berikut wawancara dengan Ferry Juliantono yang pernah menjadi tahanan politik karena menentang kenaikan harga ba­han bakar minyak (BBM) saat pemerintahan SBY itu;


Bagaimana prosesnya sam­pai anda ditunjuk Prabowo Subianto menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra?
Saya ikut perintah saja. Saya masuk ke Partai Gerindra me­mulainya sebagai anggota bi­asa. Kemudian setahun lalu saya diberi kepercayaan menjadi Ketua Partai Gerindra di Provinsi Jawa Barat, beberapa bulan sebelum Pemilu Legislatif 2014.

Prioritas tugas Anda ketika itu?
Tugas saya saat itu melakukan pembenahan partai sampai ke tingkat desa. Alhamdulillah hasil Pemilu Legislatif lalu menun­jukkan peningkatan yang sig­nifikan perolehan kursi dan suara Partai Gerindra. Bahkan saat Pilpres 2014, saya yang saat itu menjadi Sekretaris Pemenangan Prabowo-Hatta di Provinsi Jawa Barat, berhasil memenangkan suara Prabowo-Hatta di Jawa Barat sampai dengan 60 persenmengalahkan Jokowi-JK.

Apa tidak mengalami kesu­litan mengelola partai sedangkan Anda terkenal sebagai demonstran?
Memang harus cepat me­nyesuaikan diri dengan kultur partai, tetapi prinsip-prinsip ber­organisasi sebenarnya sama di mana pun. Yakni didukung oleh tim yang kuat dan manajemen pengelolaan yang harus efektif. Beruntungnya saya sudah biasa turun ke masyarakat, sehingga kebiasaan ini saya juga lakukan ke struktur partai sampai ke tingkat desa-desa.

Saya menjalani tanggung jawab ini dengan rileks dan ter­buka, dan ini juga berpengaruh terhadap dukungan dari struktur partai, sayap partai serta dari kader simpatisan partai di Jawa Barat.

Apa tugas Anda sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra?
Kalau tidak salah saya membidangi Propaganda dan Penggalangan Massa, he-he-he. Mungkin karena figur dan karakter saya cocok ditem­patkan di situ. Tetapi bisa jadi bidang ini adalah bidang yang diperlukan untuk mengkon­solidasikan dukungan dari ber­bagai sektor kehidupan maupun tokoh masyarakat yang ada untuk pengembangan partai dan pemenangan Pemilu 2019. Mudah-mudahan bidang ini bisa memberikan kontribusi pada kemenangan partai serta khusus­nya bermanfaat bagi negara dan rakyat Indonesia.

Bagaimana pandangan Anda terhadap perkembangansituasi politik saat ini?
Seperti disampaikan Bapak Prabowo dalam pidato saat pelan­tikan tentang ancaman terhadap ideologi bangsa dan kepentingan ekonomi nasional serta ancaman terhadap demokrasi.

Saat ini lebih banyak dis­kursus atau wacana saja, tapi tidak berpengaruh terhadap rakyat. Kesadaran politik elite dan masyarakat menjadi kesa­daran artifisial. Kesadaran rakyat harus dibangunkan kembali untuk sadar kepada persoalan yang sebenarnya terjadi.

Maksudnya apa?
Ya, contohnya masih ada kemiskinanan yang meluas, kes­enjangan sosial ekonomi makin lebar. Isu penting seperti reformasi di bidang agraria untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan dan kepemilikan, kebijakan indus­tri, perdagangan dan perburuhan semakin tidak jelas. Semakin condong kepada mekanisme pasar yang sangat bebas. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila.

Ditambah lagi dengan politik pencitraan yang sudah semakin jauh dari kenyataan dan rekam jejaknya membuat rakyat se­makin muak terhadap pemer­intah. Kesadaran rakyat harus diisi dengan hal-hal yang lebih substantif dan ideologis.

Pemerintahan Jokowi-JK kan sudah memiliki Nawacita, ini bagaimana?
Tanya saja ke rakyat sudah benar atau belum nawacitanya. Saya kira kok semakin banyak sikap kritis dari masyarakat yang sekarang mengemuka terhadap pemerintahan saat ini. Kalau pemerintah tidak sadar soal ini, gerakan protes akan semakin meluas. ***

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya