Langkah Hukum Yusril Ihza Pertajam Konflik Golkar

. Beberapa waktu lalu, Ketua DPP Golkar versi Munas Ancol, Poempida Hidayatulloh, menulis catatan tentang Yusril Ihza Mahendra dan wacana pembubaran Golkar.

Poempida pun mendapat banyak respon, dan sempat saya ditanya kenapa berkesimpulan Yusril mempunyai agenda menghancurkan Golkar.

Kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Senin, 20/4), Poempida menjelaskan dan menegaskan lagi bahwa saat Reformasi bergulir, wacana pembubaran Golkar muncul dan berasal dari Poros Tengah. Di antara bagian dari poros tengah itu ada Partai Bulan Bintang (PBB), dengan Yusril sebagai Ketua Umum, yang kini menjadi kuasa hukum Golkar versi Bali.

"Logika politiknya juga, saat itu Yusril adalah pejabat Menteri Hukum dan Perundang-undangan yang dinominasikan Poros Tengah. Maka baik secara langsung maupun tidak langsung Yusril masuk dalam lingkaran pendukung pembubaran Golkar," jelas Poempida.

Selain itu, lanjut Poempida, sebagai Menteri Hukum Yusril juga masuk pada bagian yang mendukung pengadilan Mantan Presiden Soeharto. Logika politik inilah yang terekam secara jelas pada pemberitaan media saat itu yang diyakini Poempida dapat menjawab pertanyaan di atas.

"Dalam kisruh Golkar Kali ini pun tanpa disadari, langkah hukum yang dijalankan oleh Yusril menambah tajam konflik yang terjadi. Padahal basis gugatan PTUN hanya berbicara keabsahan SK Menkumham secara proses pengeluarannya," jelas Poempida.

Poempida mengingatkan, jika kemudian PTUN memenangkan Menkumham berarti Golkar Versi Agung Laksono lah yang sah. Tapi jika kemudian Menkumham dikalahkan, Golkar versi Bali tidak otomatis menjadi sah, sebab pada dasarnya basis keputusan pengeluaran SK tersebut berdasarkan hasil Keputusan Mahkamah Partai.

"Sekali lagi saya berusaha menyadarkan banyak pihak agar lebih jernih dalam melihat kisruh Golkar ini," demikian Poempida. [ysa]