Kemenhub Harus Serius Benahi Penerbangan Indonesia

Komisi V DPR yang membidangi perhubungan dan transportasi ikut bersuara atas insiden pesawat Batik Air dengan penerbangan Ambon menuju Jakarta yang mendapat teror bom melalui pesan singkat atau SMS. Pesawat dengan nomor penerbangan PK-LAG ID-6171 itu seketika langsung mendarat darurat di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Jumat (17/4) pukul 07.20 WITA usai mendapat teror.

Pasalnya, jauh sebelum adanya ancaman bom tersebut, Komisi V sudah meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membenahi semua jenis transportasi di Indonesia.

"Jauh sebelum ancaman bom ini muncul, saya selaku mitra Kementerian Perhubungan sudah meminta pembenahan secara menyeluruh ini dari lama tapi nampaknya proses itu berjalan sangat lambat," kata anggota Komisi V DPR Miryam S Haryani saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Jumat, 17/4).

Pembenahan yang tak kunjung dilakukan, lanjutnya, membuat seakan persoalan yang terjadi pada perhubungan udara Indonesia tidak ada habisnya. Mulai dari tragedi AirAsia, peristiwa delay LionAir, lalu kasus penumpang gelap rute Pekanbaru menuju Jakarta beberapa waktu lalu.

"Yang lalu sekarang Batik Air dengan ancaman bomnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada hal serius yang harus dibenahi oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenhub terkait dengan perhubungan udara. Semua masalah yang muncul harus diselesaikan dengan tuntas ke akarnya, bukan hanya pada persoalan yang tampak di permukaan," papar dia.

Ketua DPP Hanura itu menjelaskan, beberapa hal yang harus mendapat perhatian bagi kemenhub antara lain persoalan keamanan bandara dan keamanan penerbangan. Persoalan ini kata dia, tidak hanya pada hal teknis sebatas pesawat layak terbang atau tidak.

"Juga pada kondisi non teknis seperti pengamanan bandara agar jangan sampai ada penumpang gelap, dan juga barang bawaan penumpang atau pemeriksaan kabin pesawat yang ketat. Agar ancaman seperti ini sudah bisa kita antisipasi. Mungkin ini lebih kepada SOP dan prosedur tapi tetap penting," tandasnya. [ian]