Nusron Wahid Pimpin Doa dan Tahlil di Kediaman Almarhumah Karni

. Atas nama pemerintah, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid, mendatangi keluarga Karni binti Medi Tasim. Karni adalah TKI yang dieksekusi mati di Arab Saudi, di Desan Karang Junti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Rombongan BNP2TKI dan Kementerian Luar Negeri yang dipimpin Direktur Perlindungan WNI dan BHI Lalu Muhammad Iqbal sampai di rumah Karni sekitar pukul 09.55 (Jumat, 17/4), dan disambut oleh Medi Tasim (bapaknya Karni), Darpin (suami Karni) dan Iroh (ibunya Karni). Setelah berbincang, maka Nusron langsung memimpin tahlil dan do'a. Suasana khidmat dan haru, dengan disaksikan tokoh-tokoh masyarakat.

"Kami datang, atas nama pemerintah, menyampaikan duka yg mendalam dan duka cita dari Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wapres Jusuf Kalla, atas musibah ini. Kita mendo'akan semoga semua amal kebaikannya diterima dan dosa-dosanya diampuni," kata Nusron dalam sambutan singkatnya.

Menurut Nusron, pemerintah sudah sangat optimal dalam memberikan pembelaan dan advokasi terhadap Karni binti Medi Dasim.

"Bayar pengacara handal sudah. Menawarkan diyat sudah. Presiden kirim surat sudah dan kontak langsung dengan Raja. Kalau keluarg yang dibunuh tidak mau memaafkan, ya mau gimana lagi," ujar Nusron, dalam keterangan beberapa saat lalu/.

Sama dengan dalam hal kasus Siti Zaenab, lanjut Nusron, pemerintah juga akan memfasiltasi keluarga Karni agar bisa ziarah ke makam almarhumah Karni di Yanbu, dekat Madinah dalam waktu dekat ini.

"Karena kebetulan masih punya anak kecil, kami juga menawarkan beasiswa sama anaknya Karni, Desi yang masih kelas 3 SD agar ke depan bisa sekolah minimal sampai jenjang SLTA," tukasnya.

Untuk perbaikan ke depan, BNP2TKI akan mendesak kepada Menteri Tenaga Kerja agar TKI sebelum berangkat harus sudah lulus tes psikologi dan kontraknya tidak dengan pengguna individu, tapi kontrak dengan perusahaan.

"Hukum di sana menggunakan kafalah (penguasaan). Kalau Kafilnya individu, jangankan pemerintah Indonesia, pemerintah Arab Saudi saja sulit menerobos. Sebab itu wilayah privat. Tapi kalau perusahaan kan itu wilayah publik," ujarnya. [ysa]