Wacana pembentukan Polisi Parlemen berbuntut poleÂmik. Yang jadi perdebatan adalah urgensi keberadaan polisi khusus untuk menjaga keamanan Gedung DPR itu.
Yang menarik, perbedaan pandangan juga terjadi di Koalisi Merah Putih (KMP). Tidak hanya Koalisi Indonesia Hebat (KIH) saja yang menolak waÂcana tersebut.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang berasal dari PKS belum melihat keperluan mendesak terkait wacana pemÂbentukan polisi parlemen.
Jika memaksakan keberadaan Polisi Parlemen, Hidayat khaÂwatir DPR bakal dicap jelek oleh masyarakat.
Bagaimana saja pendapat tokoh PKS itu, simak wawancara
Rakyat Merdeka, dengan Hidayat Nur Wahid, Rabu (15/4):
Anda merasa wacana ini perlu dikritisi?
Ya, wacana ini layak dikritisi. Jangan sampai menghadirkan kontroversi. Jangan pula seÂmakin memposisikan DPR sebaÂgai lembaga yang dinilai negatif oleh publik.
Tidak perlu Polisi Parlemen? Kalau menurut saya memang DPR sebagai lembaga perÂwakilan rakyat yang sipil dan demokratis, sudah semestinya bisa melakukan pengamanan unÂtuk dirinya, tanpa harus melibatÂkan secara formal yang disebut sebagai Polisi Parlemen.
Berarti Anda tidak setuju? Saya lebih cenderung untuk memastikan sebagai lembaga demokratis sipil jangan di bawah hegemoni dan di bawah pengaÂman dari pihak non sipil. Pamdal juga sudah cukup, tinggal diÂmaksimalkan saja perannya.
Pamdal dianggap tidak mampu melerai kerusuhan di Gedung DPR? Pamdal (Keamanan Internal Kompleks Parlemen) itu sudah cukup. Memang belakangan ini ada masalah insiden di ruangan Fraksi Partai Golkar, ada pemuÂkulan terhadap anggota Dewan, itu justru menimbulkan kritik keras, Pamdal ada di mana.
Padahal di setiap lantai ada Pamdal, di setiap komisi ada Pamdal, nah ke mana saja merÂeka. Jadi menurut saya sekaÂrang Pamdal harus lebih diopÂtimalkan.
Kalau soal anggaran Rp 2,3 miliar untuk parfum ruangan DPR, bagaimana? Yang jelas itu (anggaran parÂfum DPR) tidak diusulkan oleh Fraksi PKS. Kalau menurut saya, pihak Sekjen harus memberikan klarifikasi bahwa itu tidak menjadi usulan Fraksi PKS. ***
