Peneliti LIPI: MKD Harus Bersikap Tegas karena DPR Bukan Ring Tinju

. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI didesak untuk bersikap tegas dalam kasus pemukulan yang diduga dilakukan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP Mustofa Assegaf kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat Mulyadi, pada saat Rapat Kerja dengan Menteri ESDM Sudirman Said, beberapa waktu lalu.

"Saya mendorong agar dewan kehormatan sebagai penjaga etika dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akuntabilitas DPR, dengan bekerja secara serius dan tegas untuk mengatasi ini, agar ke depan tidak terulang lagi hal seperti pemukulan yang dapat memperburuk citra atau kesan etik terhadap parlemen," sebut pengamat politik sekaligus peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Siti Zuhro, saat dihubungi wartawan beberapa saat lalu, Kamis (16/4).

Mengenai adanya sanksi berat yang bisa berujung pemecatan terhadap pelaku pemukulan Mustofa Assegaf, Zuhro mengatakan bahwa dewan kehormatan sudah punya tugas pokok dan fungsinya.

"Jadi silahkan dibuka lagi, untuk kemudian melihat kadar sanksi yang harus dikenakan terkait aksi pemukulan tersebut," kata dia.

Dengan pelanggaran seperti ini, lanjur Zuhro, sanksi yang harus diberikan harus proporsional untuk juga memberikan efek jera, dimana berpolitik menggunakan etika bukan menggunakan fisik.

"Karena di DPR itu kan bukan ring tinju, bukan ring adu gulat, tapi adu argumen, dan untuk beragumen harus memahami substansi," tukasnya. [rus]