Berita

Jenderal Moeldoko

Wawancara

WAWANCARA

Jenderal Moeldoko: 100 Persen Siap, 26 Ribu TNI dan Polri Amankan Konferensi Asia Afrika

KAMIS, 16 APRIL 2015 | 09:22 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Sebanyak 109 negara direncanakan hadir dalam Konfe­rensi Asia Afrika (KAA) di Bandung dan Jakarta, 19-24 April 2015. Rinciannya, 55 negara dari kawasan Asia, dan 54 negara dari perwakilan Afrika.
 
Sebanyak 70 delegasi dari berbagai negara, 20 di antaranya kepala negara telah mengkonfir­masi hadir. Termasuk Presiden China Xi Jinping, Ketua Dewan Presidium Dewan Rakyat Korea Utara Kim Yong Nam dan Presiden Vietnam Truong Tan Sang.

Pertanyaannya, apakah penga­manan delegasi, khususnya kepala negara dan pemerintahan dilakukan pengamanan secara sama? Menjawab hal itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, penga­manan setiap kepala negara dan pemerintahan yang menghadiri KAA tentu memiliki standar pengamanan yang berbeda.


Lantas, bagaimana kesiapan Indonesia selaku tuan rumah dalam hal pengamanan itu. Berikut penuturan Jenderal Moeldoko saat diwawancara Rakyat Merdeka, kemarin:

Apa aparat pengamanan sudah siap?
Sudah. Persiapan pengamanan sudah 100 persen. Sekitar 26 ribu lebih personel gabungan TNI-Polri disiapkan. Sebanyak 9.000 di antaranya berasal dari Polri. Lengkap dengan pesa­wat tempur dan kapal perang. Jumlah itu belum termasuk pasukan cadangan.

Bagaimana sinergi personel TNI dan Polri?
Kita (TNI) punya standar, mereka (Polri) punya standar, tetapi ada waktu untuk melakukan briefing.

Maksudnya?
Polri maunya bagaimana, kita maunya begini. Nah nanti disesuaikan.

Bagaimana dengan stan­dar pengamanan yang akan diterapkan nanti?
Sudah. Sekali lagi kita memi­liki standar ya dalam memban­gun komunikasi pengamanan antar kepala negara.

Standar pengamanan itu mengatur dalam hal apa saja?
Bagaimana persenjataan yang harus dia bawa, siapa yang pe­gang, dan lain-lain. Itu semua sudah kita tanyakan.

Soal anggaran?
Anggaran itu didukung sepenuhnya oleh Setneg (Sekretariat Negara) ya. Kemudian kita memi­liki anggaran cadangan untuk operasi, kita gunakan sementara.

Jumlahnya berapa?
Jumlahnya berapa nanti akan disesuaikan dengan kekuatan di lapangan.

Apa cukup?
Kalau tidak perlu mengerah­kan kekuatan tambahan, cukup dengan yang ada sekarang.

Bagaimana kalau ada dina­mika lapangan yang di luar dari perkiraan?
Kalau ada dinamika di lapan­gan, sehingga ada penguatan la­gi, itu semuanya masih dinamis. Tapi ya nggak terlalu besar lah. Sebanding dengan kegiatan.

O ya, TNI dan Kemenkumham belum lama ini menandatangani MoU, itu buat apa?
Di antaranya Menkumham meminta penguatan institusi. Untuk itu ada beberapa hal yang disepakati antara Menkumham dengan Panglima TNI.

TNI akan melakuan apa?
Kita nanti memberikan pelati­han. Pelatihan disiplin, menem­bak dan seterusnya.

Apa itu yang diminta?
Kita juga diminta, apabila ada prajurit-prajurit yang MPP (Masa Persiapan Pensiun) dua tahun sebelum pensiun sesuai aturannya kemungkinan be­sar bisa di-PNS-kan. Hal-hal seperti itulah nanti yang akan kita beri penguatan kepada Menkumham. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya