Komisi IV DPR RI menolak rencana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengevaluasi pembangunan pelabuhan ikan untuk dialihkan pada pengadaan kapal dan alat tangkap ikan. Dirjen Perikanan Tangkap Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf awalnya menyebarkan memo perubahan rencana alokasi anggaran Rp 208 miliar yang awalnya untuk pembangunan 43 pelabuhan ikan, pada 6 April 2015 lalu.
Anggota Komisi IV dari Fraksi NasDem, Fadholi menilai hal ini sudah melenceng dari landasan filosofis tujuan pengalokasian anggaran pembangunan pelabuhan ikan.
"Harusnya kita berpikir dari hal yang umum ke hal khusus. Pembangunan pelabuhan ikan dulu, maka akan mendorong kapal-kapal untuk merapat dan membongkar ikannya di TPI (tempat pelelangan ikan). Bukan malah menyediakan kapal dan alat tangkap, tapi malah pelabuhannya belum ada," kata dia melalui rilis elektronik kepada redaksi, Rabu (16/4).
Legislator asal Jawa Tengah ini melihat upaya pengalihan implementasi anggaran yang hendak dilakukan oleh Dirjen Perikanan Tangkap berpotensi memunculkan persoalan sosial yang lebih besar. Menurutnya, rencana baik untuk menyediakan kapal nantinya hanya akan memuaskan sebagian pihak dan kelompok saja.
"Jika alokasi ini dipindahkan, akan muncul kecemburuan sosial dan ketidakmerataan bantuan dari pemerintah hanya akan memunculkan konflik di masyarakat nelayan," terangnya.
Sebelumnya dalam APBNP 2015 ini, pemerintah telah menargetkan 137 pembangunan pelabuhan induk perikanan di seluruh daerah di Indonesia. Tujuannya untuk mengoneksikan pelabuhan ikan kecil dengan pelabuhan yang akan mengangkut ikan untuk kepentingan domestik dan ekspor.
Dilihat dari laporan yang disusun oleh Dirjen Perikanan Tangkap, terdapat perbandingan pelabuhan perikanan Indonesia dengan Jepang. Di Jepang, dengan panjang pantai yang hanya 29.751 km² terdapat 2.912 unit pelabuhan dengan rasio 1 Pelabuhan Perikanan (PP) per 12 km, dengan produksi 5.32 juta ton per tahun. Sedangkan Indonesia dengan panjang pantai 95.181 km² memproduksi ikan tangkapan yang tak jauh beda jumlahnya dengan Jepang, yakni 6.20 juta ton per tahun. Karena hanya terdapat 816 unit pelabuhan dengan rasio 1 PP per 117 km.
Melihat dari fakta lapangan ini, Fadholi mengatakan pembangunan pelabuhan ikan adalah hal yang mendesak. Ia kemudian memberikan solusi. "Jika memang ingin mengadakan kapal dan alat tangkap bagi nelayan, ajukan pada RAPBN 2015 nanti. Silahkan sediakan kapal, tapi jangan bangun kapal yang berkapasitas besar. Ini sangat rentan kepentingan kelompoknya. Buat kapal yang berkapasitas 5-10 GT (gross ton), misalnya yang digunakan oleh nelayan kecil yang memang membutuhkan bantuan pemerintah," ujarnya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Dirjen Perikanan Tangkap di Ruang Komisi IV DPR RI, Selasa kemarin (15/4), Dirjen Perikanan Tangkap pun menampung keberatan DPR atas rencana penghentian pembanguan 43 pelabuhan yang belum melaksanakan proses pengadaan barang/jasa khususnya kegiatan pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan.
Fadholi pun menegaskan akan terus melakukan pengawasan sebagai tindak lanjut dari RDP itu agar pembangunan pelabuhan ikan dilaksanakan seperti yang telah disepakati dalam beberapa rapat kerja bersama KKP sebelumnya.
[rus]
