DPR kembali menjadi sorotan. Gara-garanya DPRmenÂganggarkan pengadaan pengharum ruangan yang menelan dana hampir Rp 2,3 miliar per tahun.
Tapi tidak dijelaskan dengan rinci bentuk dan jumlah pengÂharum ruangan yang akan diguÂnakan. Ini yang menjadi pertanyan, kenapa ditutup-tutupi?
Selain anggaran Rp 2,3 miliar untuk pengharum ruangan, ada juga anggaran pemeliharaan, peraÂwatan medis, dan pemberian paÂkan rusa mencapai Rp 650 juta.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengaku tak setuju dengan pembelian pengharum ruangan, itu terlalu berlebihan. Dia mengaku kaget begitu mengetahui angÂgaran tersebut.
"Anggaran pengharum ruanÂgan gedung DPR yang mencapai Rp 2,2 miliar lebih pada 2015 harus diaudit. Jangan sampai anggaran disimpangkan oknum tertentu, tetapi DPR yang jadi tunggangan," kata Dede Yusuf, di Gedung DPR, kemarin.
"Anggaran pewangi ruangan yang mencapai lebih Rp 2,2 miliar itu pantas dipertanyakan dan dipantau. Apa memang beÂnar anggaran setahun untuk peÂwangi ruangan mencapai biaya sebesar itu," tambah bekas Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut.
Berikut wawancara dengan Dede Yusuf selengkapnya: Apa BPK sudah diminta untuk mengaudit? Anggaran pengharum ruangan itu pantas diaudit. Apa yang diÂlakukan di Sekretariat Jenderal ini perlu dipantau dan perlu diaudit. Apakah benar ini untuk pewangi saja per tahun sebesar Rp 2,3 miliar.
Menurut Anda rasional? Ya, coba Kita lihat misalnya pewangi yang elektrik yang dipakai untuk ruangan kita. Itu harganya sekitar Rp 40 ribu sampai seratus ribuan. Nah, itu dikalikan saja berapa ratus ruÂangan yang ada di sini (Gedung DPR). Rasanya nggak mungkin sampai segitu besar ya. Kecuali kalau memang kamarnya per lima menit ada wangi-wangian.
Menurut Anda, anggaran sebesar itu digunakan untuk apa? Kalau saya sih terus terang aja sebagai anggota DPR saya akan mengomentari masalah soal fasilitas WC kamar mandi banÂyak yang mampet. Mungkin juga tempatnya kurang tertata dengan baik. Saya kira jauh lebih baik anggaran itu digunakan ke situ. Kalau WC diperbaiki, publik yang datang ke Gedung DPR juga bisa menikmatinya. Saya rasa bagus lebih ke situ gunakan anggaran itu daripada wangi-wangi ruangan itu.
Kalau biaya perbaikan ruÂmah dinas? Kalau kami anggota mendaÂpatkan biaya listrik, kebersihan, dan telekomunikasi Rp 3 juta sebulan. Saya pikir itu wajar.
Sedangkan biaya pemeliÂharaan, bagaimana? Biaya perawatan rumah itu yang mengelola Setjen DPR. Sejauh ini, menurut saya masih wajar. Tapi kalau ada yang tidak wajar, bisa juga diaudit.
O ya, apa tanggapan Anda soal polisi parlemen? Saya belum tahu seperti apa polisi parlemen itu. Apakah ada polisi khusus di parlemen. Ini belum jelas. Apakah pamdal yang ada tidak bisa diberlakuÂkan, atau bagaimana.
Apa pantas rumah rakyat dijaga super ketat begitu? Ketika saya sebagai pejaÂbat eksekutif dulu, ada usulan pengamanan. Tapi rasanya naÂmanya rumah rakyat (Gedung DPR) pengamanan itu tidak usah sampai terlalu ketat seperti menjaga rumah duta besar.
Anda tidak setuju? Ya, karena ini adalah rumah aspirasi. Kalau menurut saÂya, rumah aspirasi atau rumah rakyat cukup pamdal saja yang menjaga. Kalaupun ada demo kita juga akan bisa menggerakÂkan kawan-kawan yang ada dari Polda untuk berjaga seperti sudah sering dilakukan. Kalau ada polisi khusus untuk menjaga Gedung DPR, nanti lama-lama kita berpikir Gedung DPR atau gedung rakyat itu seperti gedung penjara. Karena di mana-mana ada polisi. Saya kira itu nggak perlu. ***
