Berita

ilustrasi/net

Provinsi yang Dipimpin Kader PDIP Ini Siap Jadi Ibukota RI

SELASA, 14 APRIL 2015 | 02:45 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Memiliki wilayah yang luas, serta tidak ada potensi acaman bencana, menjadikan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) layak menggantikan DKI Jakarta menjadi Ibukota Negara Indonesia.

Kalbar memiliki luas wilayah 146.807 km². Dan untuk diketahui, Kalbar adalah provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalbar, Ahi MT, mengatakan kalau pusat berkeinginan memindahkan pusat pemerintahan dari Pulau Jawa yang sudah terkesan sesak, Kalbar siap menampung.


"Dengan senang hati kami siap menerimanya," ujar Ahi di ruang kerjanya, Komplek Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak (Senin, 13/4).

Menurutnya, selain elit, masyarakat luas di 14 kabupaten/kota se-Kalbar juga sangat senang jika Ibukota RI dipindahkan ke Kalbar, provinsi yang saat ini dipimpin oleh kader PDI Perjuangan, Drs. Cornelis MH (2008-2013 dan 2013-2018).

Seperti diwartakan beberapa media belum lama ini, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrianof H Chaniagi mengungkapkan, pemerintah pusat terus mengkaji pemindahan Ibukota RI dari Jakarta. Ia menyebut Pulau Kalimantan adalah salah satu opsinya. Alasan, karena Kalimantan lebih dekat dari Jawa. Kalau terlalu jauh dari Jawa akan susah menjaga kesinambungan.

Sejak era pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi saat ini, wacana pemindahan Ibukota RI dari Jakarta selalu menjadi wacana hangat, sekaligus jadi perbincangan publik luas. Lalu apakah wacana tersebut akan direalisasikan di zaman Jokowi? Kita lihat saja. [ysa]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya