Pidato Megawati Soekarnoputri yang menyebutkan adanya penumpang gelap di pemerintahan Jokowi- JK, menimbulkan tanda tanya besar.
Pernyataan Ketua Umum PDIPerjuangan di acara maha sakral lima tahunan partai berÂlambang kepala banteng monÂcong putih itu tentu bukan tanpa alasan. Apalagi saat sesi pemÂbukaan, turut dihadiri Presiden Jokowi dan Wapres JK.
Yang menjadi pertanyaan, siaÂpa orang yang dimaksud Mega? Kenapa putri sang Proklamator RIitu tidak langsung menunjuk batang hidungnya?
Untuk menggali hal itu,
Rakyat Merdeka mewawancara politisi senior PDI Perjuangan yang saat ini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto, Jumat (10/4);
Siapa orang yang dimaksud Mega itu? Ada saatnya nanti Ibu Mega akan bicara empat mata denÂgan Presiden Jokowi. Pasti juga nanti Presiden akan bertanya kepada beliau. Selaku partai pengusung, tentu punya ekspektasi besar agar pemerintah ini berjalan di
track yang benar ya.
Anda yakin pidato Mega itu jadi catatan Jokowi-JK? Saya yakin Presiden dan Wakil Presiden akan menjadiÂkan pidato tersebut sebagai catatan penting untuk bahan telaah dalam menjalankan roda pemerintahan.
Apa pesan yang Anda tangÂkap dari pidato Mega itu? Kalau ada pernyataan seperti ini dari ketua umum partai, beÂrarti kita harus mawas diri.
Mawas diri dalam hal apa? Mungkin apakah nawacita dan trisakti dijalankan. Berarti kita harus teliti dan koreksi lagi. Lagipula pemerintah juga baru jalan enam bulan. Ini PR (pekerÂjaan rumah) kita bersama.
Mega pidato sangat berapi-api, tanggapan Anda? Selaku partai pengusung, tentu punya ekspektasi besar agar pemerintah ini berjalan di track yang benar ya. Kalau ada sesuatu yang salah, pasti akan ada dialog antara Ibu Mega dan Presiden ya. Di dalam pidato kan masih banyak hal-hal yang belum hitam putih.
Soal nama penumpang gelap itu, apa sempat mengemuka di forum kongres? Nggak. Saya tidak dengar itu.
Selaku Wantimpres, apa yang Anda lakukan? Kita sudah keliling pekan lalu, bertemu Pak JK, Ibu Mega dan Bapak Presiden, untuk kita memberikan perÂtimbangan-pertimbangan mengenai soliditas kelemÂbagaan yang ke depan agar lebih baik.
Apa ada keluhan dalam pertemuan itu? Ada koordinasi kelembagaan yang paralel, yang sejajar ya, lalu koordinasi kelembagaan ke bawah.
Maksudnya? Kadang-kadang ada menteri yang menyiapkan Keppres. Tapi kalau itu beresiko, jangan disiapkan dong.
Keppres itu harus disiapkan dengan matang, perlu pertimÂbangan sosiologis, politis, dan reaksi rakyat. ***
