. Kongres IV PDI Perjuangan dikatakan sukses dan berhasil bila pemerintahan Jokowi-JK menjalankan Trisakti dan Nawacita. Dan bagi PDI Perjuangan, ada dua cara memastikan hal itu yakni mengawal dari luar pemerintahan atau terlibat secara ad hoc ke pemerintahan.
Demikian disampaikan pengajar ilmu politik dan pemerintahan Universitas Padjadjaran, Muradi. Dan menurut Muradi, hal ini dipahami sebab Kongres tidak hanya melahirkan pengurus baru, melainkan juga menekankan perbaikan dan pengasan relasi PDIP dan Presiden Jokowi.
"Penegasan ini penting agar pengurus baru PDI Perjuangan juga berkewajiban untuk menjaga agar relasi dengan pemerintah dapat makin efektif," kata Muradi beberapa saat lalu (Minggu, 12/4).
Dalam konteks itu juga, lanjutnya, bisa dipahami kenapa menjadi penting bagi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menegaskan terminologi petugas partai. Tentu saja petugas partai lebih pada penegasan kader-kader partai yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, untuk bekerja dalam skema platform partai yang berbasis pada konstitusi dengan muara untuk mensejahterakan rakyat.
"Artinya, terminologi petugas partai adalah langkah untuk memastikan agar jalan Trisakti dan program Nawacita terimplementasi dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintahan. Dan hal tersebut harus bersifat mengikat kader-kader partai yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan baik eksekutif, legislatif maupun jabatan terkait lainnya," ujar Muradi.
Menurut Muradi, tidak bisa dibayangkan jika kemudian partai politik benar-benar lepas untuk mengontrol dan mengawasi agar setiap kebijakan dan programnya berbasis pada platform partai yang menjadi visi dan program yang harus dijalankan. Tentu saja ukuran pengawasan dan kontrol partai terhadap kader yang disebut 'petugas partai' tersebut setidaknya berbasis pada dua cara. Yaitu mengawalnya dalam bentuk substansi dan implementasi program, dan kedua memastikan jalan Trisakti dan Nawacita harus menjadi roh dan basis setiap pengambilan kebijakan dan program.
"Pada cara ini, pada derajat tertentu, PDIP perlu melakukan penekanan dan dimungkinkan menyokong secara ad hoc dengan membuat tim khusus agar presiden lebih memahami arah gerak dari platform partai dengan jalan Trisakti dan Nawa Cita. Atau bisa juga partai menginginkan penyokongan terbuka, yakni sejumlah kader yang dirasakan pantas untuk mengisi posisi strategis sebagai menteri dan atau jabatan strategis lainnya," bebernya.
Berdasarkan pengamatan Muradi, sebenarnya cara yang pertama sudah dilaksanakan, setidaknya sejak Jokowi-JK mulai memerintah. Namun, pengamatannya menunjukkan cara itu masih bisa dibilang gagal membangun konstruksi Trisakti dan Program Nawa Cita.
Kini, tantangannya adalah menunggu PDIP, apakah masih memberikan kesempatan pada kadernya yang menjadi petugas partai, untuk mendesakkan agar segera mengimplementasikan Jalan Trisakti dan Nawacita. Atau kemudian mendesakkan pentingnya melakukan pergantian sejumlah menteri agar kebijakan yang dibuat lebih efektif dengan jalan Trisakti dan program Nawa Cita,
"Dua cara tersebut pada akhirnya menjadi indikator dari keberhasilan pelaksanaan Kongres IV PDI Perjuangan untuk mengelola dan memperbaiki relasi antara partai dengan kader-kadernya, khususnya dengan Presiden Jokowi," demikian Murodi.
[ysa]
