Berita

ilustrasi/net

KONFLIK GOLKAR

Andi Sinulingga: Introspeksilah, Jangan Kambing Hitamkan Pemerintah

MINGGU, 12 APRIL 2015 | 18:34 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Tidak tepat menuding pemerintah menjadi faktor penyebab konflik internal Partai Golkat. Tuduhan seperti itu adalah bentuk sikap kader Golkar yang tidak mau introspeksi diri dan kemudian mencari kambing hitam saja.

"Konflik Golkar dimulai justru sebelum pemerintahan Jokowi terbentuk," kata Jubir Poros Muda Golkar, Andi Sinulingga kepada redaksi, Minggu (12/4).

Dikatakan, adalah fakta bahwa konflik Golkar merupakan akibat dari pengelolaan partai yang elitis dan cenderung oligarkis. Seandainya pemecatan atas kader-kader muda partai yang mendukung Jokowi-JK pada pilpres tidak dilakukan, maka sesungguhnya konflik Partai Golkar bisa dihindari.


Selain itu, menurutnya, konflik Golkar juga bisa dihindari kalau saja munas dilakukan demokratis dan sesuai jadwal yang disepakati pada rapat pleno DPP Fartai Golkar, dan munas juga tidak dijadikan arena memecat kader dan elite Partai Golkar.

"Seharusnya konflik yang terjadi ini menjadi momentum evaluasi diri bagi semua kader khusunya elite Golkar, bahwa Partai Golkar tidak bisa dikelola dengan cara-cara yang jauh dari kepatutan dan kebiasaan yang terjadi selama ini di Partai Golkar," katanya.

Dikatakan Andi lebih lanjut, Golkar adalah satu-satunya partai yang egaliter, demokratis dan tidak bertumpu pada personalisasi pemimpinnya. Tradisi ini harus terus di pupuk dan disempurnakan. Golkar berubah sesuai dengan tuntutan reformasi dan terus menyesuaikan diri menjadi lebih baik, menjadi partai yg demokratis, egaliter dan mendapat tempat di hati rakyat banyak.

"Karena itu, introspeksi diri lebih baik ketimbang mencari-cari kambing hitam atas konflik yang terjadi. Ini tantangan bagi Golkar untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah politisi-politisi yang berkelas, partai yang dewasa, matang dan mudah mengelola konflik menjadi konsensus," tukas Andi.dem]


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya