Gubernur Basuki Tjahja Purnama (Ahok) harus membuka nama-nama anggota DPRD DKI yang terlibat menyelundupkan anggaran siluman Rp 12,1 triliun.
"Menghindari pencemaran nama baik, Ahok bisa kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap nama-sama yang terlibat," ujar Ketua Srikandi Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP), Vivi Evilia, saat menggalang aksi dukungan buat Ahok, di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (11/4) pagi.
Jika Ahok tidak membuka nama, katanya, maka akan mempengaruhi opini atau persepsi publik terhadap Ahok sendiri. Maka pilihan tunggal untuk Ahok sekarang ini adalah mengungkap nama-nama yang terlibat. Kalau ada pegawai Pemda DKI yang ikut serta, Ahok juga harus mengungkapnya.
"Kalau memang punya bukti namun Ahok tak mau membuka ke publik, maka jalan terbaik adalah memberi petunjuk (clue) ke KPK. Beri tahu ke publik, nama-nama sudah diserahkan ke KPK," paparnya.
Vivi mengatakan, dari sisi perkembangan opini di masyarakat, sudah lama tidak ada informasi baru. Hal ini membuat pemberitaan media massa hanya mengulang-ulang topik yang sama, namun tidak ada substansi baru. Ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat pendukung bahkan anti Ahok sekalipun.
Awalnya, pemberitaan soal anggaran siluman Rp 12,1 triliun, kemudian Ahok diadukan ke Bareskrim Polri, berlanjut dengan pembentukan panitia hak angket di DPRD DKI Jakarta.
"Apakah anggaran siluman memang ada, Ahok tidak ungkap nama," kata Vivi.
[dem]
