Berita

saleh daulay/net

BIAYA IBADAH HAJI

Saleh Daulay Minta Menteri Agama Dengarkan Saran Irjen Kemenag

MINGGU, 12 APRIL 2015 | 03:45 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Dirjen Penyelanggaraan Haji dan Umroh harus mendengarkan dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi Irjen kementerian agama.

Pasalnya, saran dan rekomendasi tersebut sangat penting dalam mengurangi besaran Biaya Penyelanggaran Ibadah Haji (BPIH) dan meningkatkan kualitas pelayanan haji. Selain itu, sudah selayaknya saran dan rekomendasi internal itu dijadikan sebagai rujukan.

"Kemarin, di Mekkah, panja BPIH melakukan rapat serius dengan Irjen. Mereka memaparkan temuan-temuan serta solusi untuk menyelesaikan temuan-temuan itu. Sayangnya, Irjen Kemenag mengakui bahwa saran dan rekomendasi mereka kurang didengar dan belum ditindaklanjuti," kata Ketua Komisi VIII, Saleh Partonan Daulay, dalam keterangan beberapa saat lalu (Minggu, 12/4).


Saleh mengingatkan, mengurus penyelenggaraan ibadah haji bukanlah sesuatu hal yang mudah. Karena itu, saran dan masukan dari manapun tetap penting untuk didengar. Apalagi, saran dan masukan itu datang dari inspektorat jenderal yang memang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan secara internal.

"Pada rapat-rapat berikutnya di Jakarta, semua hasil diskusi dengan Irjen akan kami sampaikan ke Dirjen PHU. Setidaknya, komisi VIII mau mengetahui apa alasannya sehingga saran dan rekomendasi itu tidak dilaksanakan," ungkap Saleh, yang merupakan politikus Partai Amanat Nasional (PAN).

Jika saran dan rekomendasi Irjen diabaikan, lanjut Saleh, dikhawatirkan akan muncul dugaan tidak baik. Bisa saja orang menduga ada sesuatu yang disembunyikan. Atau paling tidak, prinsip akuntabilitas  dalam penyelenggaraan ibadah haji akan terganggu.

"Padahal, prinsip akuntabilitas merupakan amanat UU yang tidak boleh diabaikan," demikian Saleh. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya