Berita

saleh daulay/net

BIAYA IBADAH HAJI

Saleh Daulay Minta Menteri Agama Dengarkan Saran Irjen Kemenag

MINGGU, 12 APRIL 2015 | 03:45 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Dirjen Penyelanggaraan Haji dan Umroh harus mendengarkan dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi Irjen kementerian agama.

Pasalnya, saran dan rekomendasi tersebut sangat penting dalam mengurangi besaran Biaya Penyelanggaran Ibadah Haji (BPIH) dan meningkatkan kualitas pelayanan haji. Selain itu, sudah selayaknya saran dan rekomendasi internal itu dijadikan sebagai rujukan.

"Kemarin, di Mekkah, panja BPIH melakukan rapat serius dengan Irjen. Mereka memaparkan temuan-temuan serta solusi untuk menyelesaikan temuan-temuan itu. Sayangnya, Irjen Kemenag mengakui bahwa saran dan rekomendasi mereka kurang didengar dan belum ditindaklanjuti," kata Ketua Komisi VIII, Saleh Partonan Daulay, dalam keterangan beberapa saat lalu (Minggu, 12/4).


Saleh mengingatkan, mengurus penyelenggaraan ibadah haji bukanlah sesuatu hal yang mudah. Karena itu, saran dan masukan dari manapun tetap penting untuk didengar. Apalagi, saran dan masukan itu datang dari inspektorat jenderal yang memang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan secara internal.

"Pada rapat-rapat berikutnya di Jakarta, semua hasil diskusi dengan Irjen akan kami sampaikan ke Dirjen PHU. Setidaknya, komisi VIII mau mengetahui apa alasannya sehingga saran dan rekomendasi itu tidak dilaksanakan," ungkap Saleh, yang merupakan politikus Partai Amanat Nasional (PAN).

Jika saran dan rekomendasi Irjen diabaikan, lanjut Saleh, dikhawatirkan akan muncul dugaan tidak baik. Bisa saja orang menduga ada sesuatu yang disembunyikan. Atau paling tidak, prinsip akuntabilitas  dalam penyelenggaraan ibadah haji akan terganggu.

"Padahal, prinsip akuntabilitas merupakan amanat UU yang tidak boleh diabaikan," demikian Saleh. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya