Berita

KETUA DPD I HTI SUMSEL, USTADZ MAHMMUD JUMHUR/RMOLSUMSEL

Nusantara

HTI: Indonesia Terancam Neoliberalisme dan Neoimperialisme

SABTU, 11 APRIL 2015 | 16:43 WIB

. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hizbut Tahrir Indonesia Sumatera Selatan beranggapan masuknya negara asing dan mengekspolitasi Sumber Daya Alam di Indonesia sebagai sebuah ancaman untuk bangsa ini.

Ketua DPD I HTI Sumsel, Ustadz Mahmmud Jumhur mengatakan, untuk menyelamatkan Indonesia dari ancaman neoliberalisme, neoimperialisme harus dtegakkan kembali Khilafah Syariat Islam.

"Aksi ini terkait dengan bahwa saat ini Indonesia terancam neoliberalisme dan
neoimperialisme kalau dulu kebebasan hanya disektor perdagangan, akan tetapi saat ini kebebasan sudah sebebas-bebasnya, pergaulan, moral serta bebasnya sumber daya alam kita diambil oleh asing," tutur Ustadz  Mahmmud, saat diwawancarai di aksi yang digelar di Bundaran Air Mancur Palembang, Sabtu (11/4).

neoimperialisme kalau dulu kebebasan hanya disektor perdagangan, akan tetapi saat ini kebebasan sudah sebebas-bebasnya, pergaulan, moral serta bebasnya sumber daya alam kita diambil oleh asing," tutur Ustadz  Mahmmud, saat diwawancarai di aksi yang digelar di Bundaran Air Mancur Palembang, Sabtu (11/4).

Dulu, lanjut dia, penjajah Indonesia adalah senjata. Kini, penjajahnya adalah uang dan undang-undang. Hal ini yang menyebabkan masyarakat semakin susah.

"Nah ini yang tidak disadarai sehingga habis sumber minyak kita, gas kita, kemudian rakyat sudah sengsara, diperparah dengan pemalakan BPJS, ini yang menyebabkan masyarakat semakin susah, oleh karena itu negeri ini harus diselamatkan dari kapitalisme dengan menegakan sistem Syariah dan
Khilafah," demikian Ustadz Mahmmud, seperti diberitakan RMOL Sumsel. [sam]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya