Setelah Presiden Jokowi bertemu dengan pimpinan DPRdengan agenda rapat konsultasi, Senin (6/4) lalu, pengajuan calon Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti diyaÂkini akan berjalan mulus.
DPR yang dikomando Setya Novanto segera membahas penÂcalonan itu. Dalam fit and proper test nanti diyakini Komisi III DPR akan menerimanya.
Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengÂklaim jika pengajuan Plt Kapolri Komjen Badrodrin Haiti sebagai calon Kapolri kepada DPR suÂdah tidak ada masalah.
"Presiden cuma menjelaskan alasannya, ya fraksi-fraksi di DPR menyampaikan konsenÂnya. Selanjutnya akan diproses sesuai peraturan perundangan," kata Pratikno.
Pratikno merasa yakin DPR tidak akan melakukan penolakan terhadap Komjen Badrodin Haiti menjadi Kapolri. Presiden suÂdah menjelaskan alasan kenapa Komjen Budi Gunawan tidak dilantik menjadi Kapolri.
Berikut kutipan selengkapÂnya:
Apakah ada protes dari DPR mengenai calon Kapolri Badrodin Haiti? Tidak. Tidak ada protes dan penolakan dari para pimpiÂnan DPR saat Presiden Jokowi menjelaskan maksud pengajuan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon tunggal Kapolri. Nggak ada protes, ada pertanyaan keÂmudian Presiden merespons.
Jadi tidak ada pertentangan antara Presiden dan DPR? Ya. Tidak ada pertentangan dalam pertemuan itu. Hal terseÂbut terjadi, karena DPR dan pemerintah telah sepakat agar Kapolri yang baru segera terÂpilih. Semuanya damai-damai dengan suasana kekeluargaan saling menjelaskan. Ya kami kan
concern-nya sepakat perlu Kapolri yang definitif.
Terkait dengan dengan fit and proper test terhadap Badrodin Haiti? Ya saya berharap agar proses tersebut segera dijalankan oleh DPR RI. Namun demikian, kami tidak membahas mengenai
fit and proper test dengan para anggota DPR RI. Tadi Komisi III DPR juga akan mempercepat prosesnya.
Saya kira sebelum masa reses anggota DPR, kita akan punya Kapolri yang definitif dari hasil keputusan DPR.
Sebab, semua pihak sepakat agar ada Kapolri yang definitif. Saya yakin semuanya berjalan lancar dan damai-damai saja.
Selain membahas masalah Kapolri, apa lagi dibicarakan dalam pertemuan itu? Kami membahas mengeÂnai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Intinya DPR menÂdorong presiden percepat impleÂmentasi APBN. Daya serap anggaran dipercepat. ***
