Berita

ilustrasi/net

Pengelolan Gas Belum Memihak Rakyat!

KAMIS, 09 APRIL 2015 | 07:35 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan gas selama ini belum berpihak kepada kepentingan rakyat.

Menurut anggota DPR Komisi VII, Iskan Qolba Lubis, ada dua hal yang menunjukkan belum berpihaknya pengelolaan gas bagi kepentingan rakyat.

Pertama, kebijakan pemerintah menaikan harga elpiji baru-baru ini. Kebijakan menaikan harga gas saat ini tidak tepat karena secara umum kondisi ekonomi belum membaik dimana harga-harga masih naik.


"Apalagi kenaikan harga elpiji saat ini lebih banyak disebabkan ketidakefisiensian," kata Iskan dalam keterangan kepada redaksi beberapa saat lalu (Kamis, 9/4).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, bukti kedua ketidakberpihakan pengelolaan gas untuk rakyat adalah belum optimalnya persediaan gas bagi kepentingan dalam negeri.

"Banyak persediaan gas kita yang diekspor ke luar negeri padahal saat ini kita amat membutuhkan gas."katanya.

Iskan menambahkan, bahwa Indonesia perlu cadangan gas yang cukup saat ini. Antara lain untuk keperluan rencana pemerintah membangun pembangkit listrik sebesar 35.000 MW.

"Rencana itu sulit terealisasi mengingat perlu cadangan gas yang banyak untuk PLN. PLN perlu cadangan gas yang cukup untuk merealisasikan pembangunan pembangkit listrik itu, karen jika menggunakan batubara sangat tidak efisien," demikian Iskan. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya