Berita

ilustrasi/net

Pengelolan Gas Belum Memihak Rakyat!

KAMIS, 09 APRIL 2015 | 07:35 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan gas selama ini belum berpihak kepada kepentingan rakyat.

Menurut anggota DPR Komisi VII, Iskan Qolba Lubis, ada dua hal yang menunjukkan belum berpihaknya pengelolaan gas bagi kepentingan rakyat.

Pertama, kebijakan pemerintah menaikan harga elpiji baru-baru ini. Kebijakan menaikan harga gas saat ini tidak tepat karena secara umum kondisi ekonomi belum membaik dimana harga-harga masih naik.


"Apalagi kenaikan harga elpiji saat ini lebih banyak disebabkan ketidakefisiensian," kata Iskan dalam keterangan kepada redaksi beberapa saat lalu (Kamis, 9/4).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, bukti kedua ketidakberpihakan pengelolaan gas untuk rakyat adalah belum optimalnya persediaan gas bagi kepentingan dalam negeri.

"Banyak persediaan gas kita yang diekspor ke luar negeri padahal saat ini kita amat membutuhkan gas."katanya.

Iskan menambahkan, bahwa Indonesia perlu cadangan gas yang cukup saat ini. Antara lain untuk keperluan rencana pemerintah membangun pembangkit listrik sebesar 35.000 MW.

"Rencana itu sulit terealisasi mengingat perlu cadangan gas yang banyak untuk PLN. PLN perlu cadangan gas yang cukup untuk merealisasikan pembangunan pembangkit listrik itu, karen jika menggunakan batubara sangat tidak efisien," demikian Iskan. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya