Ada-ada saja cara developer agar bisa lolos dari kewajibannya bangun berbagai fasilitas umum dan sosial (fasum-fasos) di pemukiman yang dibangunnya. Sampai-sampai dia mengaku merugi ke pihak pemerintah padahal sudah menjual ratusan unit perumahan.
Lebih aneh lagi, pemerintah mau saja diperdaya sehingga berencana berikan bantuan agar developer mau laksanakan kewajibannya.
Kejadian konyol ini terjadi ketika pihak Pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini Camat Jati Sampurna melakukan pertemuan dengan pihak developer PT. Surya Mutiara Perkasa (SMP) sebagai tindaklanjut aduan warga Perumahan Graha Cibubur View yang komplain karena pihak developer emoh bangun fasilitas umum dan sosial di wilayah pemukiman yang dibangunnya. Pertemuan dilakukan tertutup di Aula Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi pada Kamis (02/4) lalu. Pertemuan tanpa melibatkan warga dan hanya melibatkan Direktur Utama Surya Mutiara Perkasa (SMP), pihak kecamatan dan kelurahan.
"Belum ada kesimpulan final," kata Kasi Trantib Kecamatan Jati Sampurna, Chandra Wijaya usai pertemuan.
Menurut Chandra, dalam pertemuan tersebut pihak
developer mengaku belum adanya pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial karena sedang mengalami kerugian. Demo warga yang menuntut pembangunan fasum-fasos pada 2013 lalu makin memperumit situasi keuangan pihak
developer karena mengakibatkan penurunan penjualan.
"Dua tahun jualannya merugi. Kantornya juga disegel (warga)," katanya.
Kepada warga pengembang sudah berjanji membangun fasilitas umum dan sosial secara bertahap. Belum adanya pembangunan fasilitas umum dan sosial lebih kepada masalah teknis.
"Jadi dia mengaku belum mampu untuk saat ini, katanya 80 unit belum laku dari 400-an unit," katanya.
Padahal, kata Chandra,
developer sudah menjual 320 unit ke konsumen.
Nah pengembang yang berkantor di Menara DEA ini pun diadukan konsumennya ke Pemkot Bekasi.
PT SMP menjual beberapa tipe unit perumahan yang terletak di Kelurahan Jati Raden, Kecamatan Jati Sampurna. Tipe terendah tipe 30/72 dan mewah 60/120 (dua lantai). Tipe paling rendah ini dijual dengan harga kisaran Rp 200 juta dan tertinggi hampir mendekati Rp 1 miliar.
Katakanlah, pengembang menjual 340 unit dari tipe 30/72, berarti pengembang merogoh lebih Rp 64 miliar. Namun
developer enggan mengalokasikan Rp 64 miliar tersebut untuk fasum-fasos.
Perumahan Graha Cibubur View berdasarkan pantauan hampir 75 persennya belum diaspal. Saluran air rusak, bahkan pengakuan warga mengaku pemukimannya sering banjir karena saluran air mampet lantaran pasir sudah menutupi selokan. Jika hujan jalanan sangat becek dan licin. Begitu juga penerangan pemukiman, warga swadaya untuk beli lampu dan lainnya.
Alih-alih mendorong
developer tunaikan kewajibannya, Pemkot Bekasi malah berencana memberikan bantuan tambahan biaya melalui program Program Peembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) agar developer bisa bangun fasum-fasos seperti tuntutan warga.
"Mungkin P3BK bisa," katanya.
Sementara itu, Ketua RT 03/RW 03 yang juga perwakilan konsumen perumahan Graha Cibubur View Djatmiko Poerwadio mengatakan bahwa pengembang tersebut merupakan
developer bermasalah dan sudah diadukan ke APERSI dan Pemkot Bekasi. Sebab, selama tiga tahun sama sekali tak ada progress terhadap fasilitas umum dan sosial disana.
"Tidak ada
progress. Untuk jalanan saja mayoritas belum di-paving, selain itu drainase karena kalau hujan biasa banjir. Kami juga sudah bertemu Alfan (Dirut PT SMP), tolonglah agar air ini dibuat kanal agar tidak banjir, jalan juga di-
paving karena kalau hujan ini berlumpur dan becek. Tapi yang ada cuma pengerasan jalan," keluh dia.
Tidak hanya itu, kata dia, berkembang kecurigaan di antara kalangan warga bahwa hasil penjualan di Perumahan Graha Cibubur digunakan untuk kepentingan investasi lainnya. "Kecurigaan warga hasil penjualan jadi modal bangun Oma Luxury," tambah dia.
[wid]
