Berita

jokowi/net

KONGRES PDI PERJUANGAN

Kongres PDIP Jadi Forum Tepat untuk Ingatkan Lagi Jokowi pada Agenda Nawacita

SELASA, 07 APRIL 2015 | 20:11 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Saat ini, Nawacita, yang merupakan agenda pokok dan janji politik Presiden Joko Widodo saat kampanye Pilpres dulu, cenderung tak terdengar lagi. Bahkan, Presiden dan sebagian besar jajaran menteri pun seakan tak pernah lagi mengungkapkan Nawacita.

Demikian penilaian pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair), Haryadi. Dan dalam konteks ini, menurut Haryadi, PDI Perjuangan patut mengingatkan kembali pemerintahan Jokowi-JK untuk kembali ke agenda Nawacita. Lebih-lebih Nawacita merupakan jawaban atas problema bangsa yang dijabarkan dari ajaran Trisakti Bung Karno.

"Forum yang tepat untuk mengajak Presiden kembali ke jalan Nawacita adalah kongres PDI Perjuangan di Bali," kata Haryadi dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 7/4).


Haryadi menilai, bahwa saat ini publik juga terkesan tak peduli dengan gagasan dan agenda Nawacita. Karena memang terkesan kuat seolah Nawacita hanya slogan kampanye, dam hanya dimaknai sebagai "mantra pemikat" yang tidak operasional.

Dia pun menegaskan, seharusnya pemerintah berjalan sesuai agenda yang dijanjikan dan bisa ditagihkan. Kiranya perlu diingat juga bahwa dalam tatanan sistem presidensial, maka agenda dan janji politik saat kampanye akan menjadi GBHN bagi Presiden terpilih.

"Seharusnya Nawacita menjadi GBHN bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi, seharusnya Nawacita menjadi sumber inspirasi bagi tiap kebijakan pemerintahan sekarang. Adapun publik warga-negara berhak menuntut janji kepada pemerintahnya mengacu substansi Nawacita," demikian Haryadi. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya