. Lembaga Kajian Pusaka Trisakti mengapresiasi langkah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang sangat serius mengamankan agenda Nawacita Jokowi dan Trisakti dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP ) ketika ada pihak-pihak eksternal yang berusaha mempertahankan RPJMN era Presiden SBY dan melanjutkan proyek-proyek infrastruktur mercusuar era masa lalu yang jauh dari semangat Nawacita dan tidak memperhatikan eksesnya pada kepentingan publik.
Menurut Direktur Pusat Kajian Trisakti, Fahmi Habsyi, di tengah upaya Bappenas mengevaluasi kelanjutan proyek-poyek ratusan triliun MP3I seperti Jembatan Selatan Sunda, Pembangunan Rel Kereta Batubara Kalteng dan lain0lian tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Karena akan ada upaya yang terus menerus dan sistematis pihak-pihak tertentu untuk mendekonstruksi kerja-kerja Menteri Bappenas saat ini melalui jaringan intelektual dan saluran-saluran terselubung.
"Kalau menterinya tidak kuat iman bisa lolos tuh barang. Padahal manfaat anggaran tersebut bisa dialihkan untuk memperkuat infrastruktur seluruh pulau Sumatera ataupun peningkatan ketersediaan energi listrik bagi Pulau Kalimantan," kata Fahmi beberapa saat lalu (Selasa, 7/4).
Ketika ditanya menyangkut pemberitaan salah satu media nasional bahwa Bappenas yang hanya mampu mengamankan 10 persen agenda Nawacita, Fahmi menilai itu hal subyektif, dan nyatanya Bappenas sukses 1.000 persen amankan RKP Nawacita Jokowi. Dan sepertinya, LSM yang menjadi sumber pemberitaan tersebut ketinggalan data terbaru bahwa kekurangan yang muncul dikarenakan perubahan rezim pemerintahan serta visi misi yang berubah telah diantisipasi sesuai agenda Nawacita dalam Rencana Kerja Pemerintah.
Fahmi memaklumi bahwa pola pikir internal di Bappenas dan segelitir orangnya terbawa agenda rezim lama, yang tidak bisa dalam sekejap berubah. Ini juga terjadi dibanyak kementerian.
"Publik pun faham bahwa langkah Menteri Bappenas saat ini terlalu berani melawan mainstream seperti cegat proyek-proyek lebay MP3I. Publik berpikir positif Pak Andrinof sebagai tim yang menyusun visi-misi Jokowi saat Pilpres otomatis Jokowi percaya agenda Nawacita akan dikawal oleh penyusunnya," ujar salah satu deklarator Projo ini.
Fahmi menambahkan, media ataupun LSM yang menjadi sumber berita juga bisa saja ketinggalan data atau belum
move on tentang antisipasi yang dilakukan Menteri Bappenas sukses mengamankan Nawacita dalam RKP sebagai turunan RPJMN.
"Namanya
deadline pemberitaan bisa saja ada yang luput di
cross-check atau belum membaca dokumen RKP yang ada. Yang pasti tantangan Bappenas kedepan berat dan membutuhkan dukungan
civil society karena banyak pihak yang terganggu agenda ekonominya," demikian Fahmi.
[ysa]
