Berita

ilustrasi/net

KONGRES PDI PERJUANGAN

Jokowi dan PDIP Harus Saling Meneguhkan Kembali Komitmen dalam Kongres Bali

SELASA, 07 APRIL 2015 | 17:09 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kongres IV PDI Perjuangan di Bali memiliki nilai strategis. Sebab PDI Perjuangan berkepentingan  menyukseskan visi Presiden Jokowi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, serta merealisasikan Nawacita.

"Kongres akan meneguhkan posisi PDIP sebagai partai pemerintah. Bagaimanapun, keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam merealisasikan visi misinya selama lima tahun ke depan akan berdampak positif bagi relasi PDIP dengan rakyat," kata  pengajar ilmu politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Firman Manan, beberapa saat lalu (Selasa, 7/4).

Menurut Firman, kongres nanti juga meneguhkan komitmen Presiden Jokowi untuk mendapatkan dukungan politik secara optimal dari PDIP. Hal itu hanya dapat dilakukan apabila Presiden membangun komunikasi politik yang efektif dengan kader-kader PDIP.


Sejumlah hal penting yang harus diperhatikan terkait relasi dengan publik dan kekuatan-kekuatan politik dalam konteks sistem presidensial. Hal penting itu adalah kemampuan untuk merawat dukungan publik karena presiden dipilih langsung oleh rakyat. Demikian pula PDIP yang menjadi besar karena tingginya kepercayaan publik.
 
"Presiden dan PDIP harus terus meneguhkan komitmen untuk selalu berjuang membela kepentingan rakyat dengan menginisiasi berbagai kebijakan dan program yang pro rakyat. Selain itu membangun komunikasi dengan publik termasuk mengantisipasi timbulnya sentimen negatif publik apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak populis," katanya.
 
Firman menambahkan, kemampuan mengelola dukungan politik di DPR sangat penting untuk meminimalisir kebuntuan politik yang akan mengganggu stabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu perlu ada inisiatif Presiden membuka komunikasi politik dengan seluruh kekuatan politik di DPR.
 
PDIP sebagai partai pemerintah juga harus berinisiatif mengkoordinasikan dukungan politik dari partai politik di DPR untuk mendukung kebijakan dan program yang diinisiasi oleh pemerintah. Dengan demikian, kata Firman, berbagai agenda politik dan pemerintahan yang sedang dan akan dilaksanakan berjalan tanpa hambatan.
 
"Kader-kader PDIP khususnya yang duduk di DPR juga dapat memberikan informasi dan masukan kepada presiden tentang dinamika politik terbaru di DPR. Tujuannya agar Presiden dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi dalam relasi dengan parlemen," demikian Firman. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya