Berita

joko widodo/net

Politik

Ada Gerakan 'Operasi Salah Pengertian' untuk Melengserkan Jokowi

SELASA, 07 APRIL 2015 | 06:20 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Menteri BUMN Rini Soemarno dinilai aneh karena mengaku tidak mengetahui bahwa Emron Pangkapi yang telah menjadi komisaris PT Timah (Persero) Tbk pernah terjerat kasus korupsi.

Demikian disampaikan Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, FX Arief Poyuono dalam keterangannya kepada redaksi, Selasa (7/4).

Rini menuturkan, dirinya baru mengetahui belakangan ini kalau Emron pernah terjerat kasus. Jika dia mengetahui sejak awal, tidak mungkin politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut akan terpilih menjadi komisaris PT Timah.


"Satu lagi blunder Menteri Rini dalam mengangkat komisaris di BUMN tanpa menelisik track record," ujar Arief.

Menurutnya, ini seperti ada gerakan 'Operasi Salah Pengertian' yang dilakukan jajaran Kabinet Kerja untuk menjerumuskan pemerintahan yang dipimpin Jokowi agar berbuat kesalahan dan blunder.

"Baru saja Jokowi menandatangani Perpres tentang uang muka pembelian mobil untuk pejabat dengan nilai cukup fantastis Rp 210 juta per orang, dimana Jokowi tidak diberitahukan atau diberi masukan besaran jumlahnya oleh Menteri Keuangan, Menseskab dan Kepala Staf Kepresidenan yang bertugas mengevaluasi sebuah keputusan sebelum ditekan Jokowi," beber Arief.

Akibat kebijakan yang ngawur tersebut, Jokowi menjadi bulan-bulanan di media sosial. Jokowi dianggap tidak tepo seliro terhadap keadaan masyarakat yang sedang banyak mengalami kesulitan ekonomi akibat kenaikan harga sembako dan BBM.

"Ini jelas 'Operasi Salah Pengertian' besar-besaran dan sangat rapi yang diarahkan ke Jokowi agar semakin menghancurkan kredibilitas Jokowi sehingga mudah untuk dilengserkan," ujar Arief yang juga politisi Gerindra ini.

Karena itu, lanjut Arief, kalau Jokowi tidak ingin kredibilitasnya tambah hancur dan berpeluang dilengserkan, ia harus mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno, Menseskab Andi Widjajanto, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya