Berita

joko widodo/net

Politik

Ada Gerakan 'Operasi Salah Pengertian' untuk Melengserkan Jokowi

SELASA, 07 APRIL 2015 | 06:20 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Menteri BUMN Rini Soemarno dinilai aneh karena mengaku tidak mengetahui bahwa Emron Pangkapi yang telah menjadi komisaris PT Timah (Persero) Tbk pernah terjerat kasus korupsi.

Demikian disampaikan Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, FX Arief Poyuono dalam keterangannya kepada redaksi, Selasa (7/4).

Rini menuturkan, dirinya baru mengetahui belakangan ini kalau Emron pernah terjerat kasus. Jika dia mengetahui sejak awal, tidak mungkin politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut akan terpilih menjadi komisaris PT Timah.


"Satu lagi blunder Menteri Rini dalam mengangkat komisaris di BUMN tanpa menelisik track record," ujar Arief.

Menurutnya, ini seperti ada gerakan 'Operasi Salah Pengertian' yang dilakukan jajaran Kabinet Kerja untuk menjerumuskan pemerintahan yang dipimpin Jokowi agar berbuat kesalahan dan blunder.

"Baru saja Jokowi menandatangani Perpres tentang uang muka pembelian mobil untuk pejabat dengan nilai cukup fantastis Rp 210 juta per orang, dimana Jokowi tidak diberitahukan atau diberi masukan besaran jumlahnya oleh Menteri Keuangan, Menseskab dan Kepala Staf Kepresidenan yang bertugas mengevaluasi sebuah keputusan sebelum ditekan Jokowi," beber Arief.

Akibat kebijakan yang ngawur tersebut, Jokowi menjadi bulan-bulanan di media sosial. Jokowi dianggap tidak tepo seliro terhadap keadaan masyarakat yang sedang banyak mengalami kesulitan ekonomi akibat kenaikan harga sembako dan BBM.

"Ini jelas 'Operasi Salah Pengertian' besar-besaran dan sangat rapi yang diarahkan ke Jokowi agar semakin menghancurkan kredibilitas Jokowi sehingga mudah untuk dilengserkan," ujar Arief yang juga politisi Gerindra ini.

Karena itu, lanjut Arief, kalau Jokowi tidak ingin kredibilitasnya tambah hancur dan berpeluang dilengserkan, ia harus mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno, Menseskab Andi Widjajanto, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro. [rus]

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Brimob Polda Metro Jaya Bubarkan Balap Liar di Pulogadung

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:17

Istana Ungkap Cadangan Beras di Bulog Tembus 5,3 Juta Ton

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:04

Kasasi Bisa Perjelas Vonis Banding Luhur Ditambah Beban Uang Pengganti

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:45

Putusan MK soal IKN Dianggap Beri Kepastian Hukum

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:39

“Suamiku Lukaku” Angkat Luka Perempuan Korban KDRT

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Prabowo Minta Pindad Rancang Mobil Presiden Khusus untuk Sapa Rakyat

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Penyederhanaan Sistem Partai Tak Harus dengan Threshold Tinggi

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:10

Nasabah PNM Denpasar Sukses Ubah Sampah Pantai jadi Cuan

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:59

Hukum yang Layu: Saat Keadilan Kehilangan Hati Nurani

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:43

Andrianto Andri: Tokoh Sumatera Harus Jadi Cawapres 2029

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:11

Selengkapnya