Salah Siapa Bila Ekonomi Rakyat Memburuk?

DALAM sebulan terakhir sudah terjadi dua kasus bunuh diri di kalangan wong cilik, yang kuat dugaan disebabkan oleh depresi sang kepala keluarga karena masalah ekonomi. Yang pertama terjadi di Purwosari 21 Maret 2015, saat ayah mengajak puterinya yang sebenarnya berprestasi di sekolah bunuh diri bersama menabrakan diri mereka pada kereta api yang melaju kencang. Yang kedua terjadi di Kediri awal April 2015, saat ayah, ibu, dan puterinya yang juga berprestasi di sekolahnya bunuh diri bersama dengan menenggak racun di dalam rumah di mana sang ayah sempat menulis surat wasiat berkaitan penguburan mereka sekeluarga. Memang banyak lagi kasus akibat himpitan ekonomi yang eksesnya tidak sampai seekstrim bunuh diri, hanya mungkin para wong cilik, orang kebanyakan, "terpaksa" menjadi gelandangan, pengangguran, penderita gangguan jiwa, begal, TKI, atau bahkan PSK. Di sini jargon Revolusi Mental menjadi kehilangan maknanya karena urusan mayoritas rakyat masihlah soal perutnya, bukan lagi soal-soal yang abstrak seperti mental dan semacamnya.

Rakyat kita memang sudah lupa "Salam Dua Jari" karena janji-janji Jokowi untuk mengangkat derajat wong cilik meringankan beban mereka menghadapi hidup di dalam negara neoliberal tidak ada yang terwujud, hingga yang tersisa hanya "Salam Gigit Jari". Segala derita wong cilik yang disebabkan oleh kebijakan pengetatan fiskal Kabinet Kerja, berbagai subsidi yang langsung berhubungan dengan rakyat seperti BBM, TDL, LPG, pupuk, kereta api ekonomi, semua dicabut. Belum lagi karena kurang tanggapnya tim ekonomi Kabinet Kerja, defisit transaksi berjalan tidak membaik dalam 6 bulan pertama, sehingga saat terjadi shock eksternal (rencana penaikkan suku bunga The FED yang akan menyebabkan arus keluar modal asing jangka pendek) maka kurs rupiah pun melemah terhadap dollar AS. Pelemahan kurs ini pun ikut memukul perekonomian rakyat karena bahan-bahan kebutuhan pokok yang diimpor menjadi semakin mahal.

Padahal pada saat kampanye Pilpres tahun lalu banyak kalangan wong cilik yang menyaksikan Jokowi berjanji tidak akan cabut subsidi BBM. Namun tentu kita juga ingat bahwa JK, yang kemudian menjadi wapres Jokowi, adalah salah satu tokoh yang sudah sejak lama getol mencabut subsidi energi. Selain itu berbagai pengamat ekonomi juga meramalkan, seperti dikutip berbagai media nasional saat Pilpres, bahwa kurs rupiah akan menguat bila Jokowi menjadi presiden. Nyatanya saat ini tim ekonomi yang menkonya seseorang yang tak paham makro adalah orang kepercayaan JK, yang menteri keuangannya adalah pejabat warisan dari rezim sebelumnya, tidak mampu untuk mengatasi masalah defisit transaksi berjalan yang merupakan faktor fundamental pelemahan kurs.

Karena sangat kuat indikasi bahwa Jokowi menyerahkan pemilihan tim ekonomi pada JK, maka sebagian kesalahan atas buruknya kinerja ekonomi saat ini pantas dialamatkan juga pada JK. Entah apa yang membuat Jokowi sedemikian percaya pada JK untuk mengatur jalannya perekonomian (atau mungkin Jokowi selalu kalah berdebat dengan JK terkait urusan ekonomi?) Padahal semasa menjadi wapres SBY tahun 2004-2009, JK terindikasi memperkaya perusahaannya dan kroninya. Sejarah mencatat, bahwa pada saat menjadi wapres SBY lah JK masuk ke dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes. Melonjaknya kekayaan grup bisnis JK pada periode tersebut, menurut penelusuran yang dilakukan oleh Ir. Abdulrachim, aktivis GM 77/78, adalah karena banyaknya proyek pembangkit listrik, infrastruktur, dan pemutihan utang (sebesar Rp 1,4 triliun ke Bank Mandiri) yang diterima grup bisnisnya.

JK memang tidak mengharamkan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan bisnis golongannya, setidaknya hal ini disampaikannya secara gamblang dalam salah satu buku biografinya. Faktanya saat ini grup Kalla sudah merambah ke sektor migas dengan bekerja sama dengan Pertamina dalam pembangunan kilang LNG (dan kabarnya masih banyak proyek di sektor serupa yang belum terungkap media). Jadi jika begini alur ceritanya, bisa saja kita simpulkan bahwa berbagai pengetatan fiskal, pencabutan subsidi rakyat, yang dananya akan digunakan untuk infrastrukturisasi kelak juga akan menciprat ke kerajaan bisnis JK. Dan kita tahu bahwa margin keuntungan di sektor infrastruktur ini kisaran minimal 30 persen, jadi akan bertumbuhlah secara signifikan kekayaan para taipan semacam JK dan teman-temannya yang merupakan perwakilan kurang dari 1 persen penduduk.

Kerja memang bagus, karena tanpa kerja, peradaban manusia tidak akan pernah ada. Namun perlu digarisbawahi, kerja pembangunan peradaban manusia selama puluhan abad ini sejatinya berdiri di atas keringat para budak, para petani, dan para buruh, atau kaum 99 persen penduduk. Bukannya menafikan peran intelektualitas para elit tuan budak, raja, dan pengusaha, kaum 1 persen penduduk, namun di masa depan kita harus lebih berkeadilan sosial dalam memandang Kerja. Karena istilah Kabinet Kerja sangatlah bersejarah, digunakan oleh Bung Karno di akhir masa pemerintahannya yang revolusioner dan bernafaskan keadilan sosial. Namun saya ragu JK memiliki kenangan manis dengan istilah ini. Karena bukankah pada saat Kabinet Kerja terakhir yang dipimpin Bung Karno, pemuda JK adalah salah satu pemimpin dari para aktivis yang menghendaki pemerintahan ayahanda Megawati itu berakhir di tahun 1966? [***]

Penulis adalah peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP)