DPR Tak Perlu Bermanuver dan Mengganjal Pencalonan Badrodin Haiti

. DPR dan Presiden Joko Widodo diharapkan segera mencapai kesepakatan dalam pertemuan Senin ini (6/4) sehingga Kapolri baru bisa dilantik secepatnya.

"Sebab sangat ironis, jika institusi sebesar Polri dengan jumlah anggota 450.000 orang dibiarkan terkatung-katung tanpa Kapolri sebagai pemimpin defenitif," kata Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane, dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 6/4).

Saat ini, Neta menilai situasi internal Polri sangat solid untuk mendukung Wakapolri Komjen Badroddin Haiti menjadi Kapolri. Jenderal-jenderal yang tadinya bermanuver untuk menjadi Kapolri menggantikan Sutarman sudah berjiwa besar, untuk melapangkan jalan Haiti ke kursi TB1.

"Selain itu nama Haiti juga sudah disampaikan Presiden kepada DPR,  untuk dilakukan uji kelayakan dan uji kepatutan," ungkap Neta.

Hanya saja, sambung Neta, DPR perlu mendengar penjelasan Presiden Jokowi, kenapa mendadak mengganti nama calon Kapolri dari Budi Gunawan kepada Badroddin Haiti. Dan hal itu bukan berarti harus dijadikan kalangan DPR untuk bermanuver dan mengganjal pencalonan Haiti.

Sebab, masih kata Neta, jika DPR bermanuver yang dirugikan adalah institusi Polri.  Lembaga penegak hukum ini akan kehilangan induk dan tanpa pemimpin yang jelas, seperti selama tiga bulan terakhir ini.

"Untuk itu IPW berharap kalangan DPR lebih mengedepankan, sikap kenegarawanannya dan lebih berorientasi kepada kepentingan bangsa, sehingga bisa segera ditetapkan calon Kapolri yang defenitifm" demikian Neta. [ysa]