Berita

Agus Hermanto

Wawancara

WAWANCARA

Agus Hermanto: Keadaan Bakal Tambah Gawat Bila Nilai Tukar Rupiah Masih Anjlok..

MINGGU, 05 APRIL 2015 | 09:02 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jajaran menteri bidang ekonomi di Kabinet Kerja Jokowi  diminta bersatu meningkatkan ekspor, sehingga nilai tukar rupiah stabil.
 
Permintaan diungkap­kan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Dia mengatakan, jika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) stabil, tentu akan membuat harga bahan bakar minyak (BBM) turun.

"Tim ekonomi Jokowi harusber­satu-padu menguatkan ekonomi, sehingga ekspor naik,rupiah stabil," ujar politisi Partai Demokrat itu kepada Rakyat Merdeka.


Dia mengatakan, saat ini per­ekonomian nasional menurun se­cara drastis. Hal itu disebabkan karena jajaran menteri Jokowi, khususnya di bidang pereko­nomian tidak bisa melakukan langkah antisipasi

Berikut kuti­pan selengkapnya:

Langkah antisipasi seperti apa yang Anda maksud?
Antisipasi mengenai penu­runan nilai tukar rupiah. Kalau nilai rupiah turun, bisa dipas­tikan harga BBM naik karena membeli BBM dengan dolar.

Saya berharap pemerintahan Jokowi bisa menstabilkan ru­piah dengan cara memperkuat ekspor.

Bagaimana caranya mensta­bilkan rupiah?

Bagaimana bisa memperkuat ekspor. Kalau produksi ikan turun drastis karena nelayan tidak bisa melaut. Lalu Menteri Kelautan dan Perikanan lebih senang mengebom kapal, pada­hal harga bomnya lebih mahal dari kapal yang diledakkan.

Kami juga mempertanyakan langkah pemerintahan Jokowi merombak jajaran direksi pe­rusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seperti bedol desa tanpa memperhatikan kredibilitas dan kemampuan yang bersangkutan. Padahal BUMN ini soko guru penguatan perekonomian bangsa. Kalau tidak ditata dengan corporate government yang bagus maka tidak akan mencapai target.

Harga BBM naik lagi, ba­gaimana?
Ini konsekuensi rupiah melemah secara tajam. Hal ini mem­perlihatkan indikator ekonomi kita kurang bagus.

Apa solusinya?
Harusnya menteri bidangekonomi mengeluarkan kebi­jakan yang betul-betul strategis. Bukan hanya blusukan untuk pencitraan.

Kalau tidak cepat dibuat ke­bijakan untuk stabilkan nilai tukar rupiah, dikhawatirkan keadaannya menjadi lebih gawat lagi. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya