. Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengadakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di depan ratusan pegawai negeri sipil (PNS) dan Forum Pimpinan Daerah, se-Kabupaten Karanganyar, di Pendopo Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah (Rabu, 1/4). Dalam sosialisasi kebangsaaan itu, Mahyudin didampingi anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar Hardisoesilo dasn Bupati Karanganyar Juliatmono.
Saat dialog sosialisasi kebangsaan itu, Mahyudin mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini mengalami hilangnya keteladanan dari para pemimpin bangsa. "Sekarang ini tantangan yang kita hadapi salah satunya adalah hilangnya keteladanan dari para pemimpin bangsa," katanya.
Mahyudin mencontohkan hilangnya keteladanan itu tercermin dalam perilaku konflik di antara ketua partai. "Bagaimana rakyat melihat para ketua-ketua partai berantem?" katanya memberi contoh.
Karena itu, menurut Mahyudin, keteladanan pemimpin bangsa ini menjadi persoalan tersendiri yang dihadapi bangsa Indonesia. Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, kata Mahyudin, tujuannya antara lain memberi kesadaran kepada seluruh elemen bangsa untuk menghentikan dan tidak mempertontonkan konflik.
"Kita tak henti-hentinya mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI," tuturnya.
Selain masalah keteladanan, tambah Mahyudin, masih banyak persoalan yang dihadapi bangsa ini. Ia mencontohkan salah satu masalah yang paling aktual yaitu paham radikalisme yang tumbuh di masyarakat. Paham radikalisme bila dibiarkan akan membahayakan keutuhan bangsa.
"Kita perlu membentengi masyarakat dari paham-paham radikalisme itu," ujar politisi Partai Golkar ini.
Di depan peserta sosialisasi kebangsaan, Mahyudin juga menjelaskan posisi MPR saat ini dalam sistem ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945. Mahyudin mengatakan MPR saat ini bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara seperti pada masa lalu. MPR adalah lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya seperti DPR, Presiden, Mahkamah Agung (MA), dan lainnya. Meski demikian, MPR memiliki kewenangan tertinggi dibanding lembaga negara lainnya, seperti kewenangan mengangkat dan memberhentikan presiden melalui proses pemakzulan (impeachment).
Berbeda dengan masa sebelumnya, lanjut Mahyudin, proses pemakzulan terhadap presiden sekarang melalui proses yang panjang dan tidak mudah. "Jadi memang sulit untuk memakzulkan presiden. Makanya, Presiden Jokowi tenang-tenang saja karena memang sulit menjatuhkan presiden. Kalau soal digoyang-goyang, itu biasa," tukasnya.
[rus]
