. Melalui APBN Perubahan 2015 yang disahkan minggu ketiga Februari lalu, Jokowi-JK sudah mengelola anggaran pendapatan dan belanja. Sejumlah asumsi diubah, misalnya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen, laju inflasi 5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp 12.500 per dolar.
"Berubahlah postur APBN-P 2015. Dari pendapatan negara dan hibah menjadi Rp 1.761,6 triliun," kata mantan Staf Khusus Presiden era SBY, Andi Arief dalam keteranganya kepada redaksi (Rabu, 1/4).
Target penerimaan pajak ditambah Rp 109,3 triliun atau sebesar 7,9 persen dari APBN, total menjadi Rp 1.489,3 triliun.
"Awalnya Jokowi mewacanalan menambah target Rp 600 triliun. Entah apa pertimbangannya, karena ada fakta rupiah melemah, pertumbuhan alami pelambatan dan lain-lain," sebut Andi.
Dirjen Pajak merilis realisasi pendapatan pajak triwulan pertama 2015 yang cukup mengejutkan. Realisasinya sangat drop di angka Rp 170 triliun atau hanya 13 persen dari Rp 1.489,3 triliun.
"Ada apa dengan ekonomi kita? Ini tidak normal jatuh di 13 persen," sambung Andi.
Sebagai perbandingan, realisasi penerimaan pajak kuartal pertama 2014 mencapai Rp 281 triliun atau sebesar 25,4 persen dari target yang ditetapkan APBN sebesar Rp 1.110,2 triliun. sepanjang kuartal I/2013, penerimaan negara dari perpajakan mencapai Rp 220,5 triliun atau sekitar 18,4 persen dari target dalam APBN 2013 sebesar Rp 1.192,9 triliun.
"Angka tersebut masih melambat dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal I/2012 yang berada pada level 18,72 persen. Nah, pelambatan pertumbuhan ekonomi 2015 bisa tergambar di angka 13 persen pendapatan pajak yang belum pernah terjadi minimal 10 tahun ini. Mudah-mudahan ini bisa diantisipasi dan dievaluasi. Anomali ekonomi atau salah membuat perhitungan? Dua-duanya beresiko," demikian Ando.
[rus]
