Berita

Teknologi Informasi harus Digunakan untuk Kemaslahatan Manusia

SELASA, 31 MARET 2015 | 16:46 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Di negara demokrasi seperti Indonesia, tidak boleh ada usaha-usaha untuk mendorong, menciptakan dan melakukan tindakan radikal oleh satu kelompok ke kelompok lain.

Karena setajam apapun konflik, tidak dibenarkan mengambil tindakan melalui kekerasan dari atau ke siapapun juga. Dalam berperang sekalipun ada aturan dan etika yang harus ditaati oleh banyak pihak.

Karena itu pengamat komunikasi Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menilai pemblokiran beberapa situs radikal di Indonesia sangat tepat. Dalam kehidupan beradab dan berdemokrasi tidak dibenarkan tindakan radikal, apalagi mengatasnamakan agama.


"Radikalisme tidak boleh ditanamkan melalui teknologi komunikasi misalnya internet. Teknologi informasi harus digunakan untuk kemaslahatan manusia bukan untuk menyebarkan faham radikalisme yang dapat menghancurkan sesuatu," jelas Emrus Sihombing Selasa (31/3).

CEO Survey Lintas Nusantara juga mengingatkan pemerintah akan adanya situs-situs yang terlihat moderat tapi sebenarnya mengandung unsur radikalisme. "Sangat tepat pemerintah mengawasi dan melawan radikalime yang tersebar di Indonesia melalui dunia maya seperti Kemenkoinfo dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)," kata Emrus.

Menurutnya ada dua keahlian utama yang dibutuhkan pada lembaga ini. Yaitu keahlian Information Teknologi (IT) yang mengurusi teknologi komunikasi, termasuk memblokir dan menghadapi serangan virus yang dapat merusak jaringan internet yang kita gunakan melawan faham radikalisme.

Kedua keahlian menganalisa, merancang pesan yang mampu melawan dan ‘menjinakkan’ isi pesan radikal yaitu ilmuan komunikasi. Kemasan pesan yang dibangun juga harus mampu menciptakan deradikalisme di tengah masyarakat.

Sementara itu pakar komunikasi dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya, Catur Suratnoaji mengatakan bahwa selain memakai media sosial, upaya membendung faham radikal juga harus melalui komunikasi interpersoanal. "Deradikalisasi juga harus dikombinasikan dengan pengaruh key person kepada sekelompok orang dengan diskusi dan beberapa upaya persuasi secara personal," tandas Catur. [zul]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

UPDATE

Dana Asing Banjiri RI Rp2,43 Triliun di Akhir 2025

Sabtu, 03 Januari 2026 | 10:09

Pelaku Pasar Minyak Khawatirkan Pasokan Berlebih

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:48

Polisi Selidiki Kematian Tiga Orang di Rumah Kontrakan Warakas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:41

Kilau Emas Dunia Siap Tembus Level Psikologis Baru

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:19

Legislator Gerindra Dukung Pemanfaatan Kayu Hanyut Pascabanjir Sumatera

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:02

Korban Tewas Kecelakaan Lalu Lintas Tahun Baru di Thailand Tembus 145 Orang

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:51

Rekor Baru! BP Tapera Salurkan FLPP Tertinggi Sepanjang Sejarah di 2025

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:40

Wall Street Variatif di Awal 2026

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:23

Dolar AS Bangkit di Awal 2026, Akhiri Tren Pelemahan Beruntun

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:12

Iran Ancam Akan Targetkan Pangkalan AS di Timur Tengah Jika Ikut Campur Soal Demo

Sabtu, 03 Januari 2026 | 07:59

Selengkapnya