Kesan Jokowi yang Merakyat Harus Dibuktikan

. Kajian dan analisis Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyimpulkan, kebijakan ekonomi Presiden Jokowi adalah liberal. Bukti nyatanya ialah membebaskan harga minyak ke pasar dan menghilangkan subsidi untuk rakyat.

Dengan demikian, pemerintah telah melanggar UUD 1945. Ditambah lagi, pemerintah malah menutup mata atas penderitaan rakyat serta menutup telinga dari teriakan masyarakat. Kondisi ekonomi seperti ini memperlihatkan Jokowi belum juga mampu memimpin negara, yakni melindungi hak atau kemakmuran rakyat.

Menurut Ketua Bidang Kajian Publik PP KAMMI Barri Pratama, Presiden Jokowi seharusnya mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi bangsa tanpa mencekik rakyat kecil.

"Kesan publik yang selama ini menyebut Jokowi sebagai presiden yang merakyat dan hobi blusukan itu harus dibuktikan. Adalah aneh jika ihwal kenaikan harga BBM ini disebut sebagai bukan urusan presiden. Ini masalah bangsa dan rakyat yang menjadi tanggung jawab presiden," kata Barri Pratama dalam keterangannya, Minggu (29/3).

Barri tidak sependapat jika kenaikan BBM di Indonesia dikaitkan dengan kekisruhan yang terjadi di Timur Tengah yang berdampak pada harga minyak dunia. Dirinya meyakini, seyogianya pemerintah berpikir untuk menemukan solusi lain tanpa mengorbankan rakyat kecil. (Baca: KAMMI Tak Akan Segan Ajak Rakyat untuk Duduki Istana Negara)

"Pencabutan subsidi semena-mena merupakan cara praktis yang hanya akan mengorban wong cilik," tukasnya. [rus]