Orang Awam Juga Tahu Omongan JK Tak Bermaksud Remehkan Partai

. Secara esensi, pendapat Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyatakan materi hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM, Yasona H. Laoly, tidak menyangkut kepentingan masyarakat luas sudah benar adanya.Orang awam secara kasat mata pun dapat melihat bahwa pernyataan JK ini sama sekali tidak tendensius dan tidak ada maksud untuk meremehkan Partai Politik.

"Pak JK sangat paham tentang keberadaan Parpol. Beliau adalah mantan Ketua Umum Partai Golkar. Sekarang pun sebagai Wakil Presiden pun diusung oleh Parpol," kata Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol, Poempida Hidayatullah, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Sabtu, 28/3).

Pernyataan Poempida ini terkait dengan perkataan koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus. Menurut Petrus, pendapat itu menyesatkan sekaligus membahayakan stabilitas pemerintahan (Baca: Pendapat JK Menyesatkan dan Meremehkan Parpol).

Sebagai negarawan, jelas Poempida, JK menilai bahwa kepentingan dan segala hak yang ada di parlemen seyogianya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Dan menurut catatan Poempida, masih ada puluhan ribu aspirasi masyarakat dan masalah kenegaraan yang belum tertangani secara baik di DPR.

"Masalah angket yang diinisiasi untuk mempermasalahkan kebijakan Menkumham Yasona Laoly adalah hak DPR sepenuhnya. Namun sepengetahuan saya urgensi masalah nasional masih banyak lagi yang perlu mendapatkan perhatian Parlemen secara khusus," ungkap Poempida.

Poempida pun menilai kebijakan Menkumham muncul berdasarkan suatu proses hukum sesuai dengan UU, dan bukan serta merta muncul secara tiba-tiba.

"Kan masih ada proses hukum yang bisa ditempuh jika kemudian ada yang merasa dirugikan. Silakan saja ikuti jalur hukum tersebut. Bukankah kita semua setuju jika hukum itu adalah Panglima?" demikian Poempida. [ysa]