Komisi Hukum DPR meminta pemerintah menuntaskan agenda sterilisasi Lapas Nusa Kambangan sebagai kawasan konservasi dan lembaga pemasyarakatan pada tahun 2015 ini.
Komitmen kuat dan political will pemerintah untuk melakukan perubahan dan memberi perhatian khusus terhadap kondisi Lapas menjadi kunci agenda tersebut bisa terwujud.
"Upaya-upaya yang dilakukan harus berbanding lurus dengan peningkatan kapasitas pegawai, adanya strategi penempatan narapidana, peningkatan pengamanan serta penambahan sarana dan prasarana yang dapat menunjang sterilisasi," ujar anggota Komisi Hukum DPR RI, Muhammad Nashir Djamil dalam keterangannya kepada redaksi, Sabtu (28/3).
Nashir yang pada Rabu 25 Maret 25 melakukan kunjungan kerja ke Lapas Nusa Kambangan menilai, sejauh ini tidak ada perkembangan signifikan terhadap peningkatan kapasitas dan pembangunan di Lapas Nusa Kambangan. Problem keamanan lapas malah kian meningkat belakangan ini.
Selain maraknya penduduk liar yang bermukim di daerah sekitar Nusa Kambangan yang berpotensi menyebarkan aliran radikal terorisme serta persoalan senjata api, titik kerawanan baru terkait persoalan keamanan Lapas juga muncul seiring pendirian pabrik HOLCIM di sekitar Lapas. Ditambah lagi, adanya puluhan titik rawan yang menjadi jalur ilegal untuk mendapatkan akses ke dalam Nusa Kambangan.
"Ini masalah serius dan harus mendapatkan perhatian khusus pemerintah pusat. Kalau tidak ditangani secara serius jangan heran kalau masih terjadi peredaran narkoba dan penyebaran ISIS di Lapas Nusa Kambangan," ungkap Nashir.
Nashir mengatakan berbagai fakta yang diperoleh saat kunjungan kerja ke Lapas Nusa Kambangan akan menjadi agenda utama sidang Komisi III dengan mitra kerja di pusat, sekaligus menagih komitmen mereka terhadap agenda peningkatan kapasitas Lapas Nusa Kambangan
Hadir sejumlah mitra kerja Komisi III DPR RI di pusat dan daerah dalam pertemuan tersebut,diantaranya Deputi bidang penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kapolda Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM.
"Kunjungan kerja ini merupakan salah satu wadah untuk mendengar sejumlah kendala dan keluhan mitra kerja komisi III di daerah" ungkap Nashir.
[dem]
