DPR, Jangan Bikin Ribet Pelantikan Badrodin Haiti

. Masyarakat Indonesia diajak untuk memberi dukungan kepada Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Ajakan disampaikan ‎oleh Komunitas Masyarakat Pecinta-Kedamaian Indonesia Hakiki (KMP-KIH).

Koordinator KMP-KIH, Fadly Zein mengatakan, calon tunggal Kapolri yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo itu sudah pas menempati posisi tersebut. Dia memiliki kapasitas dan kredibilitas menyelesaikan permasalahan penegakan hukum antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Badrodin memiliki rekam jejak bagus dan secara umum telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk menduduki kursi Tri Brata 1. Track record-nya luar biasa, berhasil dengan baik, kaya pengalaman, matang sudah," kata Fadly dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Jumat (27/3).

Hal yang sama, menurut Fadly, diutarakan oleh puluhan aktivis KMP-KIH dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan gedung KPK dan DPR RI, Jakarta, siang hingga menjelang sore tadi.

Dia mengatakan, mantan kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri tersebut memenuhi segala aspek persyaratan yang harus dimiliki seorang kepala Polri. Untuk DPR, khususnya Komisi III, diminta untuk membantu kelancaran proses pencalonan Badrodin.

"KMP-KIH meminta Komisi III untuk menyukseskannya. Walaupun memperbaiki surat menyurat, teknislah itu. Itu soal teknis dan jangan bikin ribet. Secara prinsip Badrodin, saya menilai calon yang memenuhi segala aspek persyaratan," terangnya.

Sikap seperti itu, menurut Fadly, menunjukkan bahwa DPR lebih mengedepankan kepentingan politik kelompok dari pada kepentingan rakyat. Duga dia, itu adalah akumulasi dari kekecewaan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) atas keputusan pemerintahan Jokowi yang menetapkan kepengurusan Partai Golkar kepemimpinan Agung Laksono yang sah.

"Sosok Badrodin mampu membuat kondusif isu perseteruan antara KPK dan Polri," jelasnya.

Fadly menambahkan kedua lembaga penegak hukum itu baik KPK maupun Polri untuk sama-sama intropeksi diri. Sebab, kata Fadly, tidak satupun lembaga superbody di negara ini.  

"Stop konflik dan politisasi KPK vs Polri. Mulai babak baru untuk perbaikan bersama rakyat Indonesia," demikian Fadly. [sam]