. Fraksi Partai Nasdem DPR RI menerima perwakilan warga Sangihe, Sulawesi Utara di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/3) lalu. Mereka diterima Sekretaris Fraksi Nasdem Syarif Alkadrie.
Warga suku Sangihe dan Talaud yang berdiam di Filipina menyampaikan kenginan masyarakat yang tinggal di pesisir selatan Pulau Mindanao ini untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia.
Perwakilan warga Sangihe dan Talaud ini menyampaikan keluhan tentang kurangnya kepedulian pemerintah pusat dalam mengurus status kewarganegaraan saudara mereka yang berdiam di kepulauan perbatasan Indonesia-Filipina.
"Sampai saat ini mereka tidak memiliki KTP Indonesia, padahal mereka ikut pemilu loh," ungkap salah satu perwakilan.
Penyebaran domisili suku Sangihe di pesisir selatan Pulau Mindanao ada di Milata, Tanjung Tinaka, Glan, dan Kiamba. Sedangkan untuk suku Talaud di pesisir timur hingga selatan Pulau Mindanao tinggal di Mati, Tanjung San Agustin, Distrik Surup, Penerose, dan Pantukan.
Lebih lanjut dijelaskan perwakilan warga perbatasan Nusa Utara-Filipina yang diterima Syarifini, masyarakat di sana banyak menghadapi problem human trafficking, kriminalitas, kemiskinan, dan permasalahan sosial lain yang dihadapi warga perbatasan.
Syarif berkomitmen untuk meneruskan persoalan ini kepada pihak terkait.
"Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait perlu segera turun untuk membereskan permasalahan ini. Dan tentu saja, saya akan membawa hal ini dalam rapat komisi II DPR nanti," ucap Syarif dalam keterangannya (Jumat, 27/3).
Syarif juga segera melibatkan anggota Fraksi Nasdem di Komisi I, III, dan komisi terkait. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi rakyatnya, ini sesuai dengan komitmen awal Partai Nasdem pengusung Gerakan Perubahan.
"Mendengarkan rakyat, mencari pilihan solusi, dan mengarahkan penyelesaian masalah merupakan tugas kami di DPR," tegasnya.
Syarif menambahkan bahwa problem yang dihadapi warga perbatasan seperti di Nusa Utara sebenarnya juga dihadapi oleh warga di wilayah perbatasan lainnya. Oleh karenanya, cara pandang 'pulau terluar' yang sejak lama ada harus segera diubah dengan cara pandang 'pulau terdepan'.
"Dengan cara pandang ini, pulau dan daerah perbatasan Indonesia harus menjadi prioritas, karena pulau terdepan adalah etalase Indonesia," pungkasnya tegas.
[rus]
