Berita

Hukum

Usut Dugaan Mark Up Mesin Percetakan Uang di Peruri!

JUMAT, 27 MARET 2015 | 05:19 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Aparat penegak hukum diminta mengusut kasus pengadaan mesin cetak uang di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri).

"Hasil audit BPK menemukan ada kejanggalan dalam pengadaan mesin cetak uang ini. Ini sudah cukup dijadikan sebagai alat masuk bagi KPK atau Kejaksaan untuk menyelidikinya," ujar Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Widodo Tri Sektianto dalam keterangannya kepada redaksi, Kamis (26/3).

Menurut dia kerusakan mesin cetak uang milik Peruri yang terjadi baru-baru ini memperkuat indikasi ada ketidakberesan dalam pengadaan mesin cetak uang di perusahaan pelat merah tersebut. Beredar kabar mesin yang rusak adalah mesin merk Intaglio Komori yang baru beroperasi di percetakan uang Peruri  di Karawang pada Januari 2014 karena tidak sesuai spek uang rupiah.


Atas kerusakan mesin ini bahkan Bank Indonesia sudah menyampaikan keluhan karena supply pencetakan uang baru menjadi terhambat.

Widodo mengatakan mesin cetak uang merek Komori adalah mesin cetak uang yang baru pertama kali digunakan oleh Peruri selama perusahaan pelat merah ini berdiri. Sebelumnya Peruri selalu menggunakan mesin cetak uang merek KBA Giori buatan Swiss yang hampir 90 persen digunakan negara-negara di dunia.

Kejanggalan lainnya, mesin cetak uang Komori tetap dipilih untuk didatangkan padahal sebelum tahun 2007 pihak Peruri sudah memutuskan memilih mesin KBA Giori. Ketika itu Peruri beralasan dari segi kompabilitas, performance dan produktivitas mesin cetak uang KBA Giori lebih baik dibandingkan Komori. Hasil study banding Peruri ke beberapa negara didapat kesimpulan bahwa mereka tidak puas dan memutuskan untuk tidak menambah lagi mesin cetak uang Komori.

Pertimbangan lain ketika itu, waktu pengiriman mesin KBA lebih cepat dibandingkan Komori walaupun harga belinya lebih mahal.

"Pertimbangan-pertimbangan ini menjadi referensi Peruri tetapi mengapa tetap memilih merek Komori. Karena itulah KPK atau Kejaksaan harus menyelidiki adanya dugaan mark up dalam pengadaannya," tukas Widodo.[dem]


Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya