Berita

Rencana Ahok Tertibkan Kegiatan di Ajang Car Free Day Didukung

KAMIS, 26 MARET 2015 | 15:54 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kegiatan Car Free Day (CFD) yang digelar rutin setiap hari Minggu pagi memang sebagai ajang refreshing atau penyegaran secara mental dan fisik bagi warga Jakarta. Selain berolahraga, warga kota juga bisa saling berinteraksi sesama dalam suasana yang segar, tidak dibebani isu-isu politik yang menyita energi.

Demikian disampaikan Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Jakarta, Eddy Setiawan, dalam keterangan pers yang diterima redaksi petang ini (Rabu, 26/3).

Namun belakangan, CFD malah dimanfaatkan untuk kegiatan dan kampanye politik. Karena itu dia sepakat wacana penertiban dan akan dikeluarkannya aturan di acara CFD oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama.


"Jadi saya sepakat dengan rencana gubernur Ahok yang akan melarang kegiatan aksi atau kampanye politik di acara CFD, itu sangatlah tepat. Tetapi soal pelarangan terhadap pedagang kecil dan asongan yang berjualan di CFD, saya kurang sepakat."

Menurut Eddy, Pemprov DKI Jakarta harus memberi ruang kepada pedangang kecil dan pengasong yang mencari rejeki. Sebab mereka orang-orang yang berolahraga atau sekadar jalan-jalan di CFD.

"Contohnya warga butuh sarapan atau minum setelah berolahraga. Saya kira kok pedagang-pedagang kecil itu bisa mengerti kalau diberi arahan yang jelas bagaimana menggelar dagangannya," ungkapnya.

Jaman mengusulkan agar para pedagang kecil itu dibina dan ditertibkan saja, diberi izin berjualan di titik-titik tertentu di sepanjang jalur CFD dan hanya boleh berjualan sampai batas waktu tertentu pada hari Minggu pagi itu, semisal hanya sampai jam 10 pagi.

Mereka juga diwajibkan menjaga kebersihan, bila melanggar diberi sanksi yang tegas.

"CFD ini seharusnya bisa jadi ajang yang sehat dan menyenangkan bagi warga Jakarta, plus produktif bagi pedagang kecil, sepanjang mereka dibina agar bisa jaga kebersihan, ketertiban dan kenyamanan kota Jakarta," demikian Ketua Jaman, lembaga pendukung Jokowi-JK pada Pilpres lalu. [zul]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya