Berita

Maruarar Sirait

Wawancara

WAWANCARA

Maruarar Sirait: Kader PDIP Wajib Waspada, Ada Upaya Adu Domba Megawati-Jokowi

KAMIS, 26 MARET 2015 | 08:30 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) men­curigai hasil survei Poltracking Indonesia yang menye­butkan Presiden Jokowi paling diminati publik sebagai pemimpin PDIP di masa mendatang.

"Survei ini kita dengarkandan hormati. Tapi perlu was­pada terhadap upaya adu domba menjelang kongres agar PDI Perjuangan tak utuh," ujar Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait.

Seperti diketahui dalam survei Poltracking yang dirilis Minggu (22/3), Jokowi menjadi sosok yang paling diinginkan publik untuk menjadi Ketua Umum PDIP dengan prosentase 7,68 persen; Ganjar Pranowo 7,41 persen; Pramono Anung 7,35 persen; Maruarar Sirait 7,03 persen; Tjahjo Kumolo 6,6 persen; Hasto Kristianto 6,52 persen; Megawati Soekarnoputri 6,44 persen; Prananda Prabowo 5,93 persen; dan Puan Maharani 5,74 persen.


Maruarar Sirait selanjutnya mengatakan, dalam Kongres nanti akan memilih Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDIP periode 2015-2020.

Menjelang kongres, lanjut anggota DPR itu, perlu diwas­padai ada upaya adu domba agar Megawati dan Jokowi pecah.

"Tapi Mas Jokowi dan Mbak Mega baik-baik saja tuh," ka­tanya.

Berikut kutipan selengkap­nya:

Berarti tidak ada regenerasi dong di PDIP?
Penunjukan Megawati sebagai ketua umum bukan berarti tidak ada regenerasi di PDIP. Regenerasi sangat berjalan. Makanya muncul Jokowi, Risma, Ganjar, Rieke, Budiman Sujatmiko. Menurut saya itu regenerasi. Coba lihat dari tokoh partai lain, jarang seperti ini.

Selain itu, kongres merupakan forum tertinggi partai. Makanya, saya tak mengkhawatirkan su­ara-suara yang berkembang di luar kongres. Kita bicarakan sikap partai, struktur organisasi. Semua yang diputuskan final di kongres. Kader PDIP dari 34 provinsi yang berkembang pemegang suara.

Berarti hasil survei itu tak mengubah sikap kader untuk mendukung Mega?

Ya. Setiap partai politik memi­liki ideologinya sendiri dan cara sendiri. Tentunya kita menghar­gai masukan dan hasil survei dari semua pihak. Tapi untuk PDIP punya kekhasan sendiri. Kita punya ideologi, kita punya mekanisme.

Waktu Rakernas di Semarang, itu dihadiri oleh 500 kader dari 33 provinsi telah bersepakat untuk Ketum itu adalah Mbak Mega.

Dengan alasan yang menyatu­kan kita adalah Mbak Mega. Tentu ada ukuran ideologis dan sejarah bahwa Mbak Mega ini negarawan.

Apa alasannya?

Kewenangan Kongres 2010 di Bali, capres diberikan kepada Mbak Mega sebagai ketum ter­pilih. Tetapi dia menyerahkan kepada Mas Jokowi dan sesuai dengan harapan rakyat.

Dan akhirnya Jokowi terpi­lih jadi Presiden. Keyakinan kita PDI Perjuangan akan menjadi partai yang solid dan kompak.

Tadi Anda bilang perlu di­wasapai adu domba?
Pasti ada upaya mengadu domba. Makanya kader PDIPerjuangan harus menjaga kekompakan itu.

Hasil survei kita hormati. Tapi perlu waspada terhadap upaya adu domba. Karena PDIPmemenangkan dua pemi­lu sekaligus, yakni Pilres dan Pileg 2014 lalu.

Di Rakernas Mega sudah dipilih lagi, di Kongres pengukuhan saja?
Kongres adalah forum tert­inggi, sedangkan Rakernas di bawah kongres. Di Kongres kita akan bicarakan AD/ART, kebi­jakan politik partai, program, termasuk struktur.

Banyak kader potensial, tapi mentok selama Mega masih jadi ketua umum?
Saya jadi ketua DPPPDIPselama dua periode. Itu ada prosesnya. Jokowi juga jadi Presiden berproses dulu dari walikota, gubernur. Mega juga dulu berproses panjang. Harus ada prinsip, ideologi dan proses dijalani. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya