Berita

Halim Alamsyah

Wawancara

WAWANCARA

Halim Alamsyah: Rupiah Kita Intervensi...

KAMIS, 26 MARET 2015 | 08:50 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Sejumlah kalangan khawatir melihat nilai tukar rupiah terus bertahan di atas Rp 13.000 per dolar Amerika Serikat. Peran Bank Indonesia (BI) dipertanyakan, ke­napa tidak berkutik menghadapi dinamika pasar valas tersebut.

Menanggapi hal itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah mengaku pihaknya telah mengintervensi pasar untuk penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Namun Halim Alamsyah tidak membeberkan berapa nominal anggaran yang digelontorkan untuk mengguyur dolar di pasar valas.


Kenapa tidak dibeberkan nominalnya? Kenapa pula lama bertahan nilai tukar rupiah di atas Rp 13.000 per dolar?

Berikut jawaban Halim Alamsyah yang disampaikan kepada Rakyat Merdeka, Selasa (24/3):

Apa alasan tak dibeberkan nominalnya?
Wah, kalau anggarannya saya nggak tahu, karena bukan saya yang megang.

Apa BI terus melakukan intervensi di pasar valas un­tuk menguatkan nilai tukar rupiah?
Ya, kita berupaya menguatkan rupiah itu pasti kita ada inter­vensi pasar.

Selain itu?
Kita menjaga stabilitasnya. Kemudian juga melakukan langkah-langkah agar likuidi­tas rupiah jangan terlalu ber­lebih. Ini membantu penguatan rupiah.

Berapa target level nilai tukar rupiah yang ingin dicapai?
Kita tidak mengarahkan ke level tertentu.

Apa hal terpenting yang perlu dipahami di balik pele­mahan rupiah ini?

Awal bulan ini, ketika Bank Sentral AS mengadakan rapat bahwa mereka akan melakukan penyesuaian. Ekonomi jadi kocar-kacir. Rupiah melemah dan sempat jatuh di atas Rp 13.000.

Apa melemahnya rupiah akan berlangsung lama?

Begini, ketika mereka ber­sidang, Bank Sentral AS akan meninjau kembali data-data ekonomi AS. Ternyata tidak sebagus seperti yang diduga sebelumnya.

Tiba-tiba mereka langsung berubah dan mengatakan; kami akan memperbarui data-data yang akan datang. Itu langsung rupiah menguat.

Apa dengan pernyataan itu, akan ada ekspektasi terus menguatnya rupiah?

Ya, tapi memang masih sangat sensitif juga.

Seberapa kuat ekonomi dan perbankan kita menghadapi goncangan ekonomi global?

Kalau dilihat kondisi pereko­nomian kita, saya yakin ekono­mi, khususnya dunia perbankan kita cukup tangguh dan sanggup menghadapi goncangan itu.

Apa dasarnya?
Kita sudah punya bukti, pada 2008, ada goncangan tapi hanya dengan beberapa upaya kita bisa berhasil.

O ya, bagaimana Anda me­nyikapi maraknya bank-bank asing yang masuk ke Indonesia?
Satu sisi, kehadiran mereka dapat menambah daya saing perbankan dalam negeri. Tapi perlu diamati juga, mereka punya tendensi untuk membeli bank-bank kecil kita.

Apa perlu dibuat undang-undang untuk mengantisipasi persoalan tersebut?

Hal ini memang perlu diatur. Tapi tidak perlu dengan undang-undang.

Ada yang berpandangan, jumlah bank di Indonesia perlu dikurangi karena terlalu banyak?
Kalau masalah jumlah bank yang terlalu banyak dilihaat dari penyebarannya, memanag sudah over di kawasan pulau Jawa. Tapi di kawasan Indonesia lain, apalagi Indonesia Bagian Timur, kehadiran bank masih sangat diperlukan.

Anda mengusulkan kebi­jakan bail-in untuk menganti­sipasi krisis sektor perbankan, bukan lagi bail-out, kenapa?
Agar bank, terutama jika di­tutup dan berdampak sistemik memiliki cara untuk menolong dirinya sendiri.

Bagaimana dengan nega­ra lain, apa berpandangan sama?

Dunia internasional sangat tidak setuju, tidak lagi meng­gunakan dana negara. Dulu ada bail-out, sekarang tidak dianjur­kan lagi. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya