. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menyambut mengapresiasi peresmian Indeks Kota Cerdas (smart city) Indonesia oleh Wapres RI Jusuf Kalla dua hari lalu.
Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun mengatakan, smart city merupakan harapan semua pihak, tak terkecuali pedagang kaki lima (PKL). Namun demikian, mart city bukan berarti mencerabut khasanah budaya, karakter dan jatidiri bangsa. Juga tidak boleh menyudutkan PKL sebagai biang tidak majunya sebuah kota, atau tidak masuk dalam kategori mart city. Karena PKL memiliki hak konstitusional sebagai warga negara yang dijamin konstitusi.
"Oleh karena itu, APKLI menyesalkan pernyataan Wapres JK saat meresmikan Indeks Kota Cerdas Indonesia yang menstigma negatif PKL sebagai bagian dari penyebab tidak majunya sebuah kota di Indonesia," tegas Ali Mahsun di Jakarta (Kamis, 25/3).
Kota dapat dikatakan cerdas jika PKL tertata rapi, indah, disiplin dan sejahtera sebagaimana di Thailand. Di Negeri Gajah Thailand, kata Ali Mahsun, PKL jadi garda depan devisa negara dan 30 juta wisatawan asing tiap tahun bersentuhan langsung dengan PKL. Lalau, kenapa kenyataan di Indonesia sangat paradoks? PKL masih terstigma negatif, diintimidasi, dan digusur semena-mena tak berperikemanusiaan. Bahkan tidak jarang bopengkan Ibukota Jakarta dengan kekerasan terhadap PKL. Lebih dari itu, PKL kerap dijadikan kambing hitam atas kegagalan pemerintah kelola bangsa negara. Sangat tidak etis dan irrasional PKL dianggap sebagai biang kerok rendahnya kunjungan wisata asing ke Indonesia dan tidak majunya sebuah kota.
"APKLI berharap paradigma negatif terhadap PKL segera disudahi, dan pemerintah segera melaksanakan Perpres 125/2012 tentang Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL. APKLI mendesak tata kelola bangsa negara kembali ke khittah, kembali ke Pancasila dan Pembukaan UUD 1945," ujar Ali Mahsun.
Jelas dia, PKL itu mandiri mengail rezeki halal, tak kenal lelah di tengah terik matahari dan dinginnya hujan tetap berjualan memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka mandiri menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan ekonominya sendiri. Hal tesebut seharusnya tanggung jawab negara, dalam hal ini pemerintah. Lanjut Ali Mahsun, asal dimanusiakan PKL mudah ditata dan diberdayakan. APKLI terus menerus berupayakan menata dan memberdayakan PKL, serta mendesak negara sudahi menstigma negatif, mengintimidasi, mendiskriminasi dan menggusur PKL karena jelas dan tegas melanggar Pancasila, UUD 1945 dan Perpres RI 125/2012.
"Bagi APKLI, tak ada kata lain hadapi MEA 2015 dan mewujudkan Kota Cerdas di Indonesia kecuali PKL ditata rapi, indah, disiplin dan diberdayakan, dijadikan bagian tak terpisahkan dari tata perekonomian, keindahan kota dan dunia pariwisata Indonesia," tandas Ali Mahsun.
[rus]
