Berita

megawati/net

KONGRES PDI PERJUANGAN

Inilah Dasar Mengapa DPD DIY Tetap Menghendaki Megawati Jadi Ketum

KAMIS, 26 MARET 2015 | 05:15 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, merupakan kader yang luar biasa. Megawati juga adalah pemersatu partai sekaligus pemersatu bangsa.

"Dari sisi ideologi, Bu Mega konsisten menjalankan Pancasila dan ajaran Soekarno melawan imperialisme. Dalam sepuluh tahun terakhir, Bu Mega berhasil membentuk PDIP menjadi berkarakter," kata Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Eko Suwanto, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Kamis, 26/3).

Karena itulah, ungkap Eko, DPD PD Perjuangan DIY menginginkan agar Megawati kembali menduduki jabatan ketua umum. Hal itu sesuai dengan hasil keputusan dalam Konfercab dan Konferda DIY. Keputusan ini juga sama dengan keputusan 508 Konfercab dan 34 Konferda se-Indonesia. Ditambah dengan hasil Rapat Kerja Nasional di Semarang September 2014 lalu.


"Sehingga keputusan Bu Megawati sebagai Ketum tinggal menunggu saja di Kongres," jelas Eko.

Dengan adanya keputusan Konfercab dan Konferda itulah, sambung Eko, maka nantinya dalam Kongres hanya bersifat pengukuhan saja. Dan jelas hal ini juga menghindari perilaku perlombaan memberi fasilitas oleh kandidat ke peserta Kongres.

"Tidak seperti partai lain yang ada karantina, difasilitasi, dan lain-lain," jelas Eko.

Terkait dengan survei Poltracking Indonesia yang menunjukkan bahwa Megawati tak lagi direkomendasikan untuk memimpin PDI Perjuangan, Eko menghormatinya sebagai sebagai salah satu pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Namun demikian, Eko juga menggariskan beberapa hal penting dalam menilai publikasi hasil survei, terutama soal Kongres di Bali mendatang.

"Siapa yang membiayai survei dan apa motifnya? Kita percaya teman-teman PDIP tidak akan terprovokasi motif memecah PDIP. Kita percaya 100 persen bermufakat memilih Bu Mega," demikian Eko. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya