. Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) tetap konsisten mengawal pemerintahan Presiden Jokowi. KAMMI memandang bahwa permasalahan besar bangsa harus mampu dihadapi dan diselesaikan oleh Jokowi sebagai kepala negara.
Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Barri Pratama mengatakan, setidaknya dalam waktu dekat ini pemerintah mesti mulai serius menyelesaikan persoalan yang dirasakan rakyat langsung, seperti kenaikan harga BBM, gas LPG, TDL, pajak materai, tarif tol, harga kebutuhan pokok, dan tiket kereta api serta transportasi lain.
Ia menjelaskan, tugas utama KAMMI ialah mengingatkan dan mengawal agar Jokowi menyelesaikan permasalahan itu dengan tuntas.
"KAMMI tidak sedang berbicara
like or dislike, ini adalah permasalah bangsa. Sehingga, KAMMI terus akan mendorong, membantu, dan mendoakan bapak presiden tercinta," kata Barri Pratama dalam keterangannya, Rabu (25/3).
Untuk itu, tambah Barri, sesuai dengan instruksi nasional PP KAMMI komitmen untuk tetap menjaga gelombang aksi
#UltimatumJokowi di berbagai daerah. Harapannya gelombang aksi itu justru makin besar ke depannya.
"Perwakilan KAMMI di 34 provinsi seluruh Indonesia tetap bergerak mengawal
#UltimatumJokowi hingga ada perubahan membaik dalam pemerintahan. Aksi akan difokuskan pada titik-titik sentral dan vital masing-masing KAMMI wilayah dan daerah," terangnya.
Barri juga menginformasikan, pekan ini telah dan akan berlangsung empat gelombang aksi
#UltimatumJokowi, yakni pada tanggal 23, 25, 27 dan 29.
Tuntutan yang diajukan oleh PP KAMMI untuk Jokowi, simpul Barri, meliputi: Stabilkan segera harga-harga kebutuhan masyarakat baik sembako, BBM, TDL, LPG, dan sebagainya sesegera mungkin; Bangkitkan marwah dan kedaulatan bangsa Indonesia; Perkuat pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
Seperti diketahui, iklim politik akhir-akhir ini kian memanas. Bermula dari konflik kepentingan KMP-KIH, Pilkada langsung atau tidak langsung, konflik internal beberapa partai politik, hingga berujung pada munculnya usulan hak angket untuk presiden. Hal ini berakibat ketidakseriusan perhatian pemerintah terhadap masyarakat langsung dari segala sektor, mulai dari ranah ekonomi hingga persoalan lingkungan. Merosotnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh angka 13.300 dan penetapan Kapolri adalah contoh akibat kebijakan atas dasar pertimbangan politik, bukan perhatian kepada 'wong cilik'. Ketidakbecusan mengurusi pemerintahan itu diperparah lagi dengan praktir bagi-bagi kursi kekuasaan antar pendukung dan simpatisan Jokowi hampir di setiap struktur pemerintahan dan BUMN.
[rus]
