Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (kedaiKOPI) kembali merilis hasil poling Opini Publik yang dilakukan sejak 20 Maret hingga 24 Maret 2015 melalui website www.uneg2politik.com sebagai respon atas ditempatkannya relawan dan tim sukses Jokowi-JK sebagai direksi dan komisaris di BUMN. Poling kedaiKOPI kali ini menerima opini dari 351 netizen.
Juru Bicara KedaiKOPI, Hendri Satrio, menjelaskan poling kali ini dilakukan tertutup dengan empat pilihanyaitu setuju, tidak setuju, terserah pemerintah dan tidak menjawab ketiganya. Hasilnya, sebanyak 254 pengunjung website (72,36%) memilih tidak setuju, 57 pengunjung. (16,24%) menjawab terserah pemerintah, 24 pengunjung (6,84%) memilih jawaban setuju.
"Sisanya, 16 pengunjung (4,56%) memilih tidak menjawab ketiganya," kata dia kepada redaksi, Selasa (24/3).
Setidaknya ada enam relawan yang menempati posisi strategis di perusahaan BUMN. Mereka antara lain Cahaya Dwi Rembulan Sinaga yang menjadi Komisaris Independen Bank Mandiri, Pataniari Siahaan Komisaris Independen BNI, Sonny Keraf Komisaris Independen BRI, Jeffry Wurangin komisaris BRI, Refli Harun komisaris utama jasa marga serta Diaz Hendropriyono komisaris Telkomsel dan baru-baru ini Sukardi Rinakit dkk yang masuk sebagai jajaran Komisaris di BTN.
Opini publik terkait ditempatkannya tim sukses dan relawan pada posisi strategis di BUMN memang mendapat berbagai reaksi sejak berita ini tersebar melalui media massa nasional. Praktik menempatkan sejumlah orang kepercayaan di perusahaan BUMN sebenarnya lazim dilakukan presiden sebelumnya. Namun, publik banyak yang tak setuju terhadap keputusan tersebut.
"Keputusan tidak setuju dari publik patut diduga sebagai reaksi atas janji Jokowi-JK saat masa kampanye yang menjanjikan tidak akan bagi-bagi kursi," papar Hendri.
Lebih lanjut dikatakan pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina ini, kompetensi memang hal utama untuk menentukan pantas atau tidaknya seseorang mendapatkan posisi strategis di BUMN namun bila ternyata banyak tim sukses dan relawan yang terpilih maka ini patut dipertanyakan dan dikritisi.
"Apalagi sudah jauh hari sebelumnya media massa telah menyebutkan akan banyak relawan dan tim sukses yang disiapkan memegang jabatan di BUMN. Opini publik ini seyogyanya dapat menjadi perhatian dan pertimbangan pemerintah Jokowi-JK karena BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara bukan BUMR, Badan Usaha Milik Relawan," tukas Hendri.
[dem]
