Pengesahan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono oleh Menkumham Yasonna Laoly makin menunjukan ketidakwarasan pemerintah. Langkah Menteri Yasonna tersebut diyakini berdasarkan perintah Jokowi, bertujuan untuk memecah kekuatan Koalisi Merah Putih di parlemen.
"Jokowi takut bernasib seperti Ahok, tidak bisa mengendalikan parlemen. Apalagi saat ini hubungan Jokowi dan PDIP tidak mesra lagi," ujar Direktur Eksekutive Indonesia Development Monitoring, Fahmi Hafel dalam keterangan persnya kepada redaksi, Selasa (24/3).
Menurut dia, pemerintah seharusnya belajar dari kasus kisruh PKB dan menjadikannya sebagai jurispundensi pencatatan kepengurusan partai dilakukan setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Namun, katanya, hal tersebut tidak dilakukan karena memang Jokowi perlu mengambil alih Golkar hasil Munas Ancol walaupun tidak legitimate. Apalagi jauh-jauh hari,Agung Laksono sudah mendeklare Golkar yang dipimpinnya akan mendukung Jokowi- JK dan keluar dari KMP. Dengan begitu, Golkar bisa dijadikan ban serep oleh Jokowi jika PDIP melawan dan mempersulit di DPR nanti.
Fahmi mengingatkan KMP tidak ikut terbawa-bawa dengan strategi politik Jokowi yang pura-pura gila. KMP harus bisa bertindak waras dengan tidak melanggar konstitusi. KMP misalnya bisa mempersoalkan kebijakan-kebijakan Jokowi yang banyak melanggar Undang-Undang dan konstitusi dengan mengajukan hak-hak yang dimiliki DPR seperti interpelasi.
"Kebijakan yang dibuat Jokowi banyak yang melanggar, seperti mencabut subsidi BBM, memberikan izin ekspor pada Freeport dan Newmont atau terkait pembatalan pelantikan Budi Gunawan serta menolak Badrodin Haiti sebagai Kapolri," katanya.
"Atau bisa juga mempermasalahkan etika dan prilaku Jokowi yang suka membohongi rakyat seperti berjanji tidak impor beras di hadapan petani ternyata impor beras," tukas Fahmi.
[dem]
