Berita

Jimly Asshiddiqie

Wawancara

WAWANCARA

Jimly Asshiddiqie: Tim Independen Kini Jadi Tim Rakyat Tugasnya Memberi Masukan Ke Presiden

SELASA, 24 MARET 2015 | 09:15 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Tim Independen atau lebih popular disebut Tim 9 sudah selesai tugasnya untuk menyelesaikan konflik KPK-Polri sejak Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan men­gangkatan Plt Pimpinan KPK dan mengajukan calon Kapolri Komjen Badrodin Haiti.

Namun tim yang dikomando Syafii Maarif itu tetap bekerja memberi masukan kepada Presiden mengenai masalah kemasyarakatan. Namanya kini sudah bermetaforposis menjadi Tim Rakyat.

"Sekarang namanya Tim Rakyat yang akan selalu memberi masu­kan kepada Presiden Jokowi," kata Wakil Ketua Tim Rakyat, Jimly Asshiddiqie.


Kepada Rakyat Merdeka, Rabu (18/3), Jimly yang juga bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) bicara panjang leber:

Berarti Tim Independen atau Tim 9 sudah dibubar­kan?
Tim Independen tidak perlu dibubarkan, karena tidak ada Keppres saat pembentukan tim tersebut. Makanya, nggak pake dibubarin. Tugasnya sudah sele­sai kan. Sekarang namaya Tim Rakyat.

Artinya, tim itu tetap ada?
Ya. Tim ini terus ada dan bersedia memberikan masukan. Apalagi Presiden sudah bilang, kami boleh beri masukan kapan saja. Artinya, tanpa diminta pun kami bisa memberi masukan.

Saya yakin Presiden dengan senang hati menerima saran dan masukan dari tim ini. Tapi dilak­sanakan atau tidak, itu terserah Presiden.

Tugasnya utama tim ini sudah selesai, kini konsentrasinya ke mana?

Bebas saja, tentu yang terkait dengan masyarakat. Tugas awal yang diberikan oleh Presiden kan telah dilaksanakan.

Mengkritisi kebijakan pe­merintah?
Ya, gitulah.

Tapi tetap anggotanya itu saja?
Bisa ditambah. Tapi sembilan juga tetep bagus, nggak usah banyak-banyak juga.

Ada koordinasi dengan Wantimpres?
Ada. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sebagai lembaga resmi, kalau kami kan bukan lembaga resmi. Saya juga bertemu mereka baru-baru ini membicarakan masalah ketatanegaraan dan masalah-masalah nasional. Mereka juga kan perlu masukan.

Terkait isu apa?
Semua masalah, saya kira mereka juga kan mau tahu kinerjanya Tim 9 kemarin. Terbuka saja.

Koordinasi dengan Jokowi?
Presiden Jokowi juga terus berkomunikasi, bisa melalui SMS untuk menyampaikan apa ingin disarankan. Presiden juga menerima masukan dari mana-mana. Hanya tidak resmi. Tapi mengenai kasus KPK-Polri, sekarang kan sudah baik. Kita serahkan sepenuhnya ke­pada pimpinan resminya saja. Mereka tentu bisa menbahas antar lembaga.

Hubungan Polri-KPK seka­rang sudah baik?

Berjalan bagus, dan mereka tetap harus menjalankan pera­turan perundang-undangan yang ada. Nggak boleh menyimpang. Masalah kasus yang sifatnya kriminaslisasi tanpa dasar, kita minta jangan diterusin. Tapi kalau ada bukti-bukti, kita tidak boleh ikut campur urusan hukum.

Memangnya kasus yang melibatkan KPK sudah di­hentikan?
Kasus-kasus pimpinan KPK juga sudah ditunda. Ada yang sudah distop yang masih dalam tahap penyelidikan. Ini kita syukuri ada proses penyele­saian. Pokoknya hubungan KPK-Polri sekarang sudah menunjukkan penyelesaian walaupun tidak bisa secepat yang kita harapkan. ***

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Hotel Bumi Wiyata Komitmen Penuhi Hak 104 Pekerja Sesuai Ketentuan

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:31

Sinopsis Reawakened Man, Kisah Pemuda yang Hidup Kembali Setiap 3 Hari

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:23

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus ATR/BPN ke Muktamar NU

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Komisi II Didorong Bentuk Pansus untuk Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:19

Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Ini Daftar Trofi dan Prestasinya

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:10

Kemenkop Buka Suara soal Mekanisme Pembayaran Gaji ASN Lewat Koperasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:02

8 Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat hingga Akhir 2026, Ada BSU hingga Beras 30 Kg

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:48

Mantan Kacab Jasindo Dipanggil KPK di Kasus Pencairan Komisi Fiktif PT Pelni

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:46

Deretan Pengusaha Rokok Kembali Diperiksa KPK di Kasus Bea Cukai

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:35

Selengkapnya