Berita

Jimly Asshiddiqie

Wawancara

WAWANCARA

Jimly Asshiddiqie: Tim Independen Kini Jadi Tim Rakyat Tugasnya Memberi Masukan Ke Presiden

SELASA, 24 MARET 2015 | 09:15 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Tim Independen atau lebih popular disebut Tim 9 sudah selesai tugasnya untuk menyelesaikan konflik KPK-Polri sejak Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan men­gangkatan Plt Pimpinan KPK dan mengajukan calon Kapolri Komjen Badrodin Haiti.

Namun tim yang dikomando Syafii Maarif itu tetap bekerja memberi masukan kepada Presiden mengenai masalah kemasyarakatan. Namanya kini sudah bermetaforposis menjadi Tim Rakyat.

"Sekarang namanya Tim Rakyat yang akan selalu memberi masu­kan kepada Presiden Jokowi," kata Wakil Ketua Tim Rakyat, Jimly Asshiddiqie.


Kepada Rakyat Merdeka, Rabu (18/3), Jimly yang juga bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) bicara panjang leber:

Berarti Tim Independen atau Tim 9 sudah dibubar­kan?
Tim Independen tidak perlu dibubarkan, karena tidak ada Keppres saat pembentukan tim tersebut. Makanya, nggak pake dibubarin. Tugasnya sudah sele­sai kan. Sekarang namaya Tim Rakyat.

Artinya, tim itu tetap ada?
Ya. Tim ini terus ada dan bersedia memberikan masukan. Apalagi Presiden sudah bilang, kami boleh beri masukan kapan saja. Artinya, tanpa diminta pun kami bisa memberi masukan.

Saya yakin Presiden dengan senang hati menerima saran dan masukan dari tim ini. Tapi dilak­sanakan atau tidak, itu terserah Presiden.

Tugasnya utama tim ini sudah selesai, kini konsentrasinya ke mana?

Bebas saja, tentu yang terkait dengan masyarakat. Tugas awal yang diberikan oleh Presiden kan telah dilaksanakan.

Mengkritisi kebijakan pe­merintah?
Ya, gitulah.

Tapi tetap anggotanya itu saja?
Bisa ditambah. Tapi sembilan juga tetep bagus, nggak usah banyak-banyak juga.

Ada koordinasi dengan Wantimpres?
Ada. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sebagai lembaga resmi, kalau kami kan bukan lembaga resmi. Saya juga bertemu mereka baru-baru ini membicarakan masalah ketatanegaraan dan masalah-masalah nasional. Mereka juga kan perlu masukan.

Terkait isu apa?
Semua masalah, saya kira mereka juga kan mau tahu kinerjanya Tim 9 kemarin. Terbuka saja.

Koordinasi dengan Jokowi?
Presiden Jokowi juga terus berkomunikasi, bisa melalui SMS untuk menyampaikan apa ingin disarankan. Presiden juga menerima masukan dari mana-mana. Hanya tidak resmi. Tapi mengenai kasus KPK-Polri, sekarang kan sudah baik. Kita serahkan sepenuhnya ke­pada pimpinan resminya saja. Mereka tentu bisa menbahas antar lembaga.

Hubungan Polri-KPK seka­rang sudah baik?

Berjalan bagus, dan mereka tetap harus menjalankan pera­turan perundang-undangan yang ada. Nggak boleh menyimpang. Masalah kasus yang sifatnya kriminaslisasi tanpa dasar, kita minta jangan diterusin. Tapi kalau ada bukti-bukti, kita tidak boleh ikut campur urusan hukum.

Memangnya kasus yang melibatkan KPK sudah di­hentikan?
Kasus-kasus pimpinan KPK juga sudah ditunda. Ada yang sudah distop yang masih dalam tahap penyelidikan. Ini kita syukuri ada proses penyele­saian. Pokoknya hubungan KPK-Polri sekarang sudah menunjukkan penyelesaian walaupun tidak bisa secepat yang kita harapkan. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya