Berita

Sukurh H Nababan

Wawancara

WAWANCARA

Sukur H Nababan: Tanpa Megawati, PDIP Bisa Pecah dan Mudah Diintervensi Pihak Luar

SENIN, 23 MARET 2015 | 10:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA


Partai Demokrasi indonesia Perjuangan (PDiP) akan menggelar kongres IV di bali, pada 9-12 April 2015. Agenda kongres untuk mengukuhkan megawati soekarnoputri sebagai ketua umum periode 2015-2020.

Selain tokoh  pemersatu, Megawati merupakan pemimpin ideologis  dan PDIP bukanlah partai oligarki.

Hal itu dikatakan politisi PDI-P Sukur H Nababan kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta:

Hal itu dikatakan politisi PDI-P Sukur H Nababan kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta:

Agenda Kongres apa saja?
Menentukan langkah partai dalam mengawal pemerintahan sesuai  ideologi, mempersiapkan dan memenangkan pilkada seren­tak dan memperkuat kader guna memenangkan pemilu 2019.

Termasuk memilih ketua umum?
Semua kader menghendaki ibu Megawati melanjutkan kembali kepemimpinan di partai sebagai ketua umum.

Kenapa Megawati?

ibu Megawati adalah figur yang berkharisma dan menjadi iconperekat di semua kader.

Faktor usia bagaimana?

Saya kira faktor usia  tidak menjadi kendala. Yang penting semangat dan spirit serta du­kungan kader.

Pencalonan ini terkesan dipaksakan?
pencalonan ibu Megawati sama sekali tidak dikondisikan atau dipaksakan, tetapi ini murni keinginan semua kader PDI perjuangan yang menginginkan beliau maju kembali.

Jadi kader PDIP belum siap ditinggalkan Megawati?
Jujur saya katakan partai belum siap ditinggalkan ibu Megawati.Kenapa? tanpa ibu  Megawati, saya khawatir partai bisa pecah dan mudah diintervensi dari pihak luar.

Megawati di mata Anda?
Beliau adalah figur yang demokratis dan konsisten terh­adap ideologinya. pengalaman dan integritasnya juga sudah teruji dalam membangun par­tai. termasuk diroda pemer­intahan saat beliau menjadi presiden.

Contohnya?
Saat menjadi presiden, ibu Megawati berhasil menutup defisit APBN serta melunasi utang luar negeri. tujuannya, agar indonesia tidak lagi didikte oleh IMF.

Kenapa Indosat dijual?
Langkah ini diambil dengan ce­pat untuk menyelamatkan ekono­mi nasional dengan menutup defisit APBN dan jerat utang IMF yang begitu besar. tapi sayangnya kami yang disalah kan.

Anda kecewa?

Sebagai kader partai sangat kecewa, dan saya merasa ke tua Umum kami dan PDIP yang dikriminalisasikan. Masalah ini perlu diperjelas.

Termasuk konflik KPK dan Polri?
iya. partai kami selalu disa­lahkan. padahal, ibu Megawati dan PDIP tidak pernah meny­etir Jokowi dalam menentukan kebijakan di pemerintah. Kami hanya  sebatas memberikan masukan dan saran saja, sama halnya dengan partai pendukung lainnya.

Anda yakin Megawati mau?
Saya  yakin mau. Sebab, ma yoritas  kader  partai,  baik DPC,DPD dan DPP mengingink­an ibu Megawati memimpin kembali agar partai tetap solid dan kuat.

PDIP disebut partai oligarki, tanggapan Anda?
itu tidak benar karena ibu Megawati membangun partai dengan cara yang demokratis, dan tidak haus kekuasaan.

Bukti demokratis?
Kaderisasi di partai berjalan. Hal itu terlihat dengan majunya Jokowi  sebagai calon Presiden RI dan Ganjar Pranowo se­bagai Gubernur Jawa tengah menujukkan bahwa regenerasi kepemimpinan kaum muda di tubuh partai berjalan.

Selain itu?
Jumlah kursi menteri yang di tempati pDiphanya empat kursi, yaitu Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, Yasonna Laoly dan Puspayoga. Sisanya diberikan ke partai pendukung. Jadi sangat tidak benar ibu Megawati dan PDIP dianggap haus kekua­saan.
 
Bagaimana Puan Maharani?
Puan dan kader banteng lainnya merupakan generasi berikutnya yang disiapkan un­tuk menggantikan Megawati ke depan. Kaderisasi kepemimpi­nan  terus  dilakukan untuk semua kader.

Pimpinan partai mana yang diundang di kongres?
Semua pimpinan partai, baik partai pendukung, Koalisi Merah putih dan pimpinan partai Demokrat SBY.

Jokowi?
Sebagai presiden, Jokowi akan hadir di Kongres nanti karena beliau adalah petugas partai. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya