Berita

Sukurh H Nababan

Wawancara

WAWANCARA

Sukur H Nababan: Tanpa Megawati, PDIP Bisa Pecah dan Mudah Diintervensi Pihak Luar

SENIN, 23 MARET 2015 | 10:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA


Partai Demokrasi indonesia Perjuangan (PDiP) akan menggelar kongres IV di bali, pada 9-12 April 2015. Agenda kongres untuk mengukuhkan megawati soekarnoputri sebagai ketua umum periode 2015-2020.

Selain tokoh  pemersatu, Megawati merupakan pemimpin ideologis  dan PDIP bukanlah partai oligarki.

Hal itu dikatakan politisi PDI-P Sukur H Nababan kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta:

Hal itu dikatakan politisi PDI-P Sukur H Nababan kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta:

Agenda Kongres apa saja?
Menentukan langkah partai dalam mengawal pemerintahan sesuai  ideologi, mempersiapkan dan memenangkan pilkada seren­tak dan memperkuat kader guna memenangkan pemilu 2019.

Termasuk memilih ketua umum?
Semua kader menghendaki ibu Megawati melanjutkan kembali kepemimpinan di partai sebagai ketua umum.

Kenapa Megawati?

ibu Megawati adalah figur yang berkharisma dan menjadi iconperekat di semua kader.

Faktor usia bagaimana?

Saya kira faktor usia  tidak menjadi kendala. Yang penting semangat dan spirit serta du­kungan kader.

Pencalonan ini terkesan dipaksakan?
pencalonan ibu Megawati sama sekali tidak dikondisikan atau dipaksakan, tetapi ini murni keinginan semua kader PDI perjuangan yang menginginkan beliau maju kembali.

Jadi kader PDIP belum siap ditinggalkan Megawati?
Jujur saya katakan partai belum siap ditinggalkan ibu Megawati.Kenapa? tanpa ibu  Megawati, saya khawatir partai bisa pecah dan mudah diintervensi dari pihak luar.

Megawati di mata Anda?
Beliau adalah figur yang demokratis dan konsisten terh­adap ideologinya. pengalaman dan integritasnya juga sudah teruji dalam membangun par­tai. termasuk diroda pemer­intahan saat beliau menjadi presiden.

Contohnya?
Saat menjadi presiden, ibu Megawati berhasil menutup defisit APBN serta melunasi utang luar negeri. tujuannya, agar indonesia tidak lagi didikte oleh IMF.

Kenapa Indosat dijual?
Langkah ini diambil dengan ce­pat untuk menyelamatkan ekono­mi nasional dengan menutup defisit APBN dan jerat utang IMF yang begitu besar. tapi sayangnya kami yang disalah kan.

Anda kecewa?

Sebagai kader partai sangat kecewa, dan saya merasa ke tua Umum kami dan PDIP yang dikriminalisasikan. Masalah ini perlu diperjelas.

Termasuk konflik KPK dan Polri?
iya. partai kami selalu disa­lahkan. padahal, ibu Megawati dan PDIP tidak pernah meny­etir Jokowi dalam menentukan kebijakan di pemerintah. Kami hanya  sebatas memberikan masukan dan saran saja, sama halnya dengan partai pendukung lainnya.

Anda yakin Megawati mau?
Saya  yakin mau. Sebab, ma yoritas  kader  partai,  baik DPC,DPD dan DPP mengingink­an ibu Megawati memimpin kembali agar partai tetap solid dan kuat.

PDIP disebut partai oligarki, tanggapan Anda?
itu tidak benar karena ibu Megawati membangun partai dengan cara yang demokratis, dan tidak haus kekuasaan.

Bukti demokratis?
Kaderisasi di partai berjalan. Hal itu terlihat dengan majunya Jokowi  sebagai calon Presiden RI dan Ganjar Pranowo se­bagai Gubernur Jawa tengah menujukkan bahwa regenerasi kepemimpinan kaum muda di tubuh partai berjalan.

Selain itu?
Jumlah kursi menteri yang di tempati pDiphanya empat kursi, yaitu Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, Yasonna Laoly dan Puspayoga. Sisanya diberikan ke partai pendukung. Jadi sangat tidak benar ibu Megawati dan PDIP dianggap haus kekua­saan.
 
Bagaimana Puan Maharani?
Puan dan kader banteng lainnya merupakan generasi berikutnya yang disiapkan un­tuk menggantikan Megawati ke depan. Kaderisasi kepemimpi­nan  terus  dilakukan untuk semua kader.

Pimpinan partai mana yang diundang di kongres?
Semua pimpinan partai, baik partai pendukung, Koalisi Merah putih dan pimpinan partai Demokrat SBY.

Jokowi?
Sebagai presiden, Jokowi akan hadir di Kongres nanti karena beliau adalah petugas partai. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya